TEMPO.CO , Jakarta: Ketua Fraksi NasDem Dewan Perwakilan rakyat Daerah DKI Jakarta Bestari mengatakan Dewan akan mengawal sejauh mana penerapan sistem berbasis elektronik di DKI seperti e-budgeting, e-catalog berjalan efektif. "Pada prinsipnya nanti kami akan cek lagi apakah yang disebut dengan e-budgeting, e-catalog itu benar-benar mampu mendorong percepatan?" kata Bestari saat dihubungi Tempo, Minggu, 10 Mei 2015.
Hal tersebut bermula dari pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang mengatakan bahwa para pegawai negeri sipil sengaja mengulur proses lelang sehingga tak berjalan optimal.
Aksi yang dilakukan para PNS menurut Ahok sengaja diciptakan para anak buah untuk menimbulkan kesan bahwa penerapan sistem elektronik mengakibatkan kekacauan. "Kami tentu akan menggunakan kewenangan tugas untuk cek lebih intens dan bertanya sejauh mana serapan dengan sistem elektronik bisa optimal dijalankan," kata Bestari.
Menurut Bestari, dulu penerapan sistem tersebut memang dikeluhkan karena belum menyeluruh dan baru diterapkan di beberapa titik saja. Saat ini, ketika semua sistem diterapkan merata, harusnya tak ada lagi keluhan dari para pegawai.
Sebelumnya, menurut Bestari baru ada beberapa unit saja sehingga jelas membuat para pegawai kelabakan. "Kalau ada keluhan Gubernur harus latih semua PNS mengenai sistem tersebut, bagaimana menggunakannnya agar tak berdampak buruk pada pembangunan," katanya.
Keluhan yang datang dari PNS terhadap penerapan sistem elektronik yang berdampak pada keterlambatan banyak pelaksanaan seperti lelang, akan jadi bahan evaluasi untuk memecat pegawai. Keterlambatan lelang ini, kata Ahok, akan menjadi salah satu dasar evaluasi penilaian kinerja para pegawai yang akan didapatkan awal Juni mendatang. Ahok memperhitungkan banyak pegawai yang akan dicopot saat itu.
Menangapi hal tersebut Bestari hanya berujar jika pilihan yang dilakukan Ahok jangan sampai berdampak pada pembangunan yang bisa makin melambat karena lagi-lagi diisi orang baru yang belum paham mengenai posisi dan kewajiban yang mesti ia lakukan.
Bestasri berharap pemerintah bisa segera antisipasi dengan memberikan pelatihan yang cukup dan simultan. "Saya pernah bilang kok ke Gubernur, tolong dinas-dinas terkait diajari yang bener jangan sampai mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu atau malah jadi tak mampu melaksanakan program," kata Bestari.
Di saat sistem rotasi masih terus berjalan sedangkan kondisi pegawai masih seperti itu, kata Bestari, hal tersebut bisa menjadi kendala baru untuk mempercepat kerja pemerintahi. "Kan kalau ganti-ganti orang terus nanti bisa-bisa terkendala karena masih baru dan belum tahu apa-apa," kata Bestari.
AISHA SHAIDRA
