TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan jabatan wali kota sebagai jabatan yang seksi. Alasannya, banyak orang mengincar untuk menempati posisi ini. "Wali Kota di DKI itu penghasilannya dari dua sumber. Siapa yang tak mau?" kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Senin, 18 Mei 2015.
Menurut Ahok, pendapatan seorang wali kota bisa mencapai Rp 100 juta per bulan. Uang ini diperoleh dari gaji bulanan mereka sebesar Rp 50 juta dan insentif pajak, selain PBB, yang bisa saja sama dengan besaran gaji.
Karena itu, Ahok ingin wali kota terpacu untuk bekerja lebih keras lagi. Dia ingin pemikiran para wali kota dapat mewaikili pemikirannya. Dia mengatakan, wali kota tak boleh ragu terhadap tindakannya, seperti menekan camat dan lurah serta RT/RW yang kurang melakukan peninjauan ke lapangan. "Kalau wali kota itu tak bisa melakukannya, ganti saja," kata Ahok.
Ahok mengibaratkan kerja dengan dia sama seperti mobil yang tak punya gigi mundur. Dia akan selalu tancap gas dan maju ke depan untuk mewujudkan Jakarta baru, Jakarta yang lebih baik. Karena itu, jika ada wali kota atau pejabat lain yang tak kuat bekerja bersama Ahok, dia mempersilakan mereka untuk berhenti. "Walaupun pasti ada perlawanan, saya yakin tahun depan kinerja pejabat akan mulus," kata Ahok.
Ada 708 pejabat eselon III dan IV yang berganti jabatan mulai hari ini. Tapi, hanya 649 pejabat DKI eselon III dan IV yang dilantik hari ini. Sisanya adalah pejabat yang didemosi/distafkan. Dari 649 pejabat, ada 113 pejabat eselon III yang dilantik, terdiri dari: 23 pejabat dipromosi, 84 pejabat dirotasi, 6 pejabat dimutasi. Sisanya, 15 pejabat eselon III didemosi. Sedangkan, untuk pejabat eselon IV ada 539 orang yang dilantik, terdiri dari: 174 pejabat dipromosi, 352 pejabat dirotasi, 13 pejabat dimutasi. Sisanya, 41 pejabat eselon IV didemosi.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Agus Suradika, mengatakan perubahan jabatan ini didapat dari hasil evaluasi enam bulan mereka bekerja. Sebelumnya, kata dia, Pemprov DKI mengumpulkan eselon II untuk menilai kinerja bawahannya dan mencopot pegawai yang tak bekerja dengan maksimal. "Semoga penggantian pejabat ini membawa pelayanan DKI jadi lebih efektif," kata Agus.
YOLANDA RYAN ARMINDYA
