TEMPO.CO, Jakarta - Sulit menemukan momen Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, sepakat dengan usulan-usulan program yang disodorkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Terlebih usai kisruh Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) yang diduga disusupi anggaran siluman, sehingga, Gubernur Ahok - sapaan Basuki - menemukan penggelembungan dana hingga Rp 12 triliun.
Tapi, kali ini situasinya berbeda. Ahok tak banyak menyanggah usulan program yang diajukan anggota Dewan yang dibacakan pada Sidang Paripurna usai masa reses pada 11-19 Mei lalu. "Kami akan akomodasi dan penuhi hasil penjaringan aspirasi pada masa reses dan coba kami pertimbangkan pada APBD Perubahan," katanya di Gedung DPRD Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, 29 Mei 2015.
Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD, Triwisaksana. Anggota Dewan dari Fraksi PKS, Ahmad Yani, maju sebagai pembaca aspirasi hasil reses. Selama sejam pembacaan, Gubernur Ahok tampak sibuk mencatat gagasan yang dianggapnya menarik. Dia tak didampingi Wakil Gubernur, Djarot Saiful Hidayat. Usai pembacaan, mantan Bupati Belitung Timur itu tak menyampaikan pidato.
Beragam usulan disampaikan. Mulai dari permintaan membangun jembatan penyeberangan di depan Perumnas Klender, Raden Inten, dan depan Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Ada juga desakan membangun puskesmas di Rawa Badak, Jakarta Utara.
Usulan yang dijaring pada masa reses, kata Gubernur Ahok, perlu direalisasikan. Tujuannya, agar masyarakat tak menganggap anggota Dewan cuma blusukan tanpa memperjuangkan terwujudnya aspirasi tersebut.
Ahok bahkan menyebut sudah langsung meneruskan usulan itu langsung pada Dinas terkait. Tapi, dia mengakui satuan kerja masih kerap terlambat menanggapi dan merealisasikan program.
Untuk itu Ahok berencana untuk menghapus prosedur pembuatan detail engineering design (DED). Sehingga, begitu ada desain dasar, lalu dilelangkan, pembuatan rancang bangun, langsung dikerjakan. "Polanya bakal mirip proyek yang digarap swasta," katanya.
RAYMUNDUS RIKANG
