TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diundang ke Kantor Wakil Presiden untuk menghadiri rapat soal percepatan proyek infrastruktur. Ahok datang dengan membawa bekal permintaan. “Saya mau minta tanah di Kemayoran,” katanya di Balai Kota, Rabu, 1 Juli 2015.
Ahok berujar, tanah itu bakal dipakai sebagai lokasi pembangunan rumah susun hak guna sewa (rusunawa). Fasilitas itu nantinya untuk relokasi warga di Ibu Kota yang masih tinggal di kawasan kumuh. “Pemerintah Provinsi DKI ingin dorong permukiman kumuh tak lagi terlihat,” ucapnya.
Permintaan ini, menurut Ahok, merupakan tindak lanjut dari diskusinya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat meninjau DKI dengan helikopter, dua pekan lalu. Ketika itu, JK bersama Ahok mengitari Kemayoran, Tanjung Priok, dan Marunda. Di atas udara Kemayoran, mereka bersepakat segera merealisasikan pembangunan rusunawa.
Ahok sudah mengincar lahan milik Sekretariat Negara. Ada juga tanah milik Perumnas yang kini penuh dengan permukiman ilegal. Nantinya, skema pemberian lahan itu bisa dalam bentuk sewa atau pemerintah pusat memberikan sepenuhnya pada Pemprov DKI.
Permintaan Ahok untuk mempunyai tanah di Kemayoran, Jakarta Pusat, demi mewujudkan program pemerintah pusat soal sejuta rumah untuk rakyat. JK bahkan optimis di Kemayoran bisa dibangun 500 tower rusunawa di atas lahan seluas 100 hektare.
RAYMUNDUS RIKANG
