TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, tak takut dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut dia, hasil audit tak akan mempengaruhi pandangan warga DKI terhadap dirinya.
"Yang akan pilih saya kan warga DKI, bukan BPK," kata Basuki saat ditemui usai menghadiri apel Pengendalian Arus Mudik Balik Idul Fitri 2015, di lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Juli 2015.
Ahok, sapaan Basuki, mengatakan warga DKI lebih fokus pada kesejahteraan hidup. Misalnya, kata dia, warga DKI lebih mementingkan harga sembako murah, biaya pendidikan murah, rumah susun beres, ketimbang status Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, atau Disclaimer dari BPK. "Saya sudah 12 tahun berpolitik, tak ada masyarakat peduli status audit BPK," kata dia.
Selain itu, Ahok mengatakan, dia hanya mempermasalahkan aset-aset DKI yang dianggap bermasalah oleh BPK. Padahal, menurut dia, yang bermasalah adalah pihak yang bekerja sama dengan pemprov DKI. Dia mencontohkan, aset tanah di Pulogebang. Walaupun DKI yang punya hak atas tanah, tapi DKI harus bayar Rp 400 miliar tiap tahunnya untuk buang sampah. Padahal, pihak swasta tak melakukan apa-apa.
Contoh lain, Ahok menambahkan, adalah kasus Tanah Abang yang diklaim BPK hanya punya denda sekitar belasan miliar rupiah. Padahal, Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan menemukan kerugian dengan nilai sekitar Rp 100 miliar. Jadi, Ahok kembali mempertanyakan metode audit BPK terhadap aset DKI.
"Jika perlu, BPK keluarkan saja status disclaimer di DKI karena memang banyak aset yang masih sengketa," kata Ahok.
YOLANDA RYAN ARMINDYA
