TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ternyata masih dipusingkan dengan urusan warga Kampung Pulo yang terdampak proyek normalisasi Kali Ciliwung. Mereka ternyata belum semuanya menempati rumah susun di Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Padahal proses verifikasi data penghuni sampai pengundian kunci kamar sudah usai sejak dua bulan lalu. Alhasil, rusun tersebut masih sepi.
Menurut Ahok, sepinya Rusun Jatinegara Barat karena warga masih bertahan di rumah masing-masing. Sikap itu ditunjukkan karena warga Kampung Pulo masih berharap ada uang pengganti tanah dan bangunan di bantaran sungai. “Mereka berharap uang belas kasihan, tapi diberi rusun juga tak menolak,” ujar Ahok, Kamis, 6 Agustus 2015.
Pemerintah DKI bakal segera memulai proyek normalisasi Kali Ciliwung yang terbentang di sepanjang Kampung Melayu. Akibatnya, ada 917 keluarga yang harus direlokasi ke Rumah Susun Jatinegara Barat yang berkapasitas 518 unit.
Menurut Ahok, pemberian uang belas kasihan tak bakal ada. Alasan Ahok, pertemuannya dengan perwakilan warga Kampung Pulo pada awal pekan ini menyepakati program relokasi untuk mengentas masalah banjir yang menimpa warga tiap tahun. Sedangkan, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, bila 75 persen warga sepakat untuk direlokasi, lainnya harus ikut dan tak ada uang belas kasihan.
Ahok menambahkan, warga Kampung Pulo harusnya bersyukur karena Pemerintah Provinsi DKI memberikan kompensasi berupa rusun sekelas apartemen. Namun dia justru heran karena ada saja warga yang mendesak rusun itu bukan sekadar sewa, melainkan jadi hak milik. “Saya sudah tahu otaknya kalau jadi hak milik bakal dijual karena ditawarkan Rp 400 juta saja pasti laku,” tutur Ahok.
RAYMUNDUS RIKANG
