TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI tak hanya mengusut pembelian tanah di Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, dalam panitia khusus untuk memeriksa laporan Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut dia, masih banyak aset pemerintah DKI yang perlu ditelusuri kejelasannya.
“Kenapa cuma RS Sumber Waras yang dipersoalkan sementara banyak aset lain yang tak jelas malah dibiarkan,” kata Gubernur yang biasa disapa Ahok ini di Cilincing, Rabu, 12 Agustus 2015.
Sebelumnya, DPRD membentuk Pansus BPK untuk mengkaji laporan lembaga audit keuangan negara itu soal penggunaan anggaran pada 2014. Pemerintah DKI memperoleh predikat ‘wajar dengan pengecualian’ karena adanya 70 temuan yang bernilai Rp 2,16 triliun. Temuan-temuan itu ada yang dianggap merugikan negara dan pemborosan.
Ahok mencontohkan beberapa aset yang masih bermasalah. Pertama pengelolaan sampah di Bantargebang, Bekasi. Menurut dia, lahan itu merupakan aset DKI. Tapi, pemerintah DKI justru harus membayar Rp 400 miliar pada pengelola.
Ada juga Pasar Tanah Abang Blok A yang bersengketa dengan PT Priamanaya Djan International. “Aset di kawasan Kuningan, sekitar GOR Soemantri Brodjonegoro itu juga bermasalah,” dia berujar.
Ahok bahkan berkelakar bila Pansus BPK membuat DPRD sudah menyadari sepenuhnya peran mereka sebagai anggota legislatif. “Harus kerja begitu biar aset DKI makin jelas asal-usulnya,” kata Ahok.
RAYMUNDUS RIKANG