Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dewan Bekasi Minta Pemerintah Data Buruh Kena PHK  

Editor

Ali Anwar

image-gnews
Tanpa menghiraukan keselamatan dengan tidak mengenak helm, pengendara yang merupakan buruh Kabupaten Bekasi berkonvoi untuk memperingati Haru Buruh Internasional atau May Day di Bekasi, Jawa Barat, (01/05). Tempo/Dian Triyuli Handoko
Tanpa menghiraukan keselamatan dengan tidak mengenak helm, pengendara yang merupakan buruh Kabupaten Bekasi berkonvoi untuk memperingati Haru Buruh Internasional atau May Day di Bekasi, Jawa Barat, (01/05). Tempo/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.CO, Bekasi - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, Nyumarno, mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi agar melakukan pendataan kepada buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat melemahnya rupiah.

"Dampak PHK harus disikapi dengan memunculkan lapangan-lapangan kerja baru," kata Nyumarno, Jumat, 28 Agustus 2015. Atau kata dia, pemerintah memfasilitasi kewirausahaan berbasis kompetensi yang mandiri bagi korban PHK.

Hal ini, kata dia, dapat dilakukan oleh dinas tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan wirausaha kecil bagi korban PHK. Kemudian, dibentuk lembaga-lembaga keterampilan kerja yang bertujuan untuk membentuk keahlian terampil bagi para korban PHK. "Arahnya adalah menciptakan usaha-usaha kecil dan menengah," kata dia.

Langkah ini, kata dia, berkorelasi dengan menguatkan perekonomian nasional. Sebab, hasil produksi dalam negeri dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Sehingga, tak bergantung pada produksi impor. "Ini solusi jangka panjang," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bekasi Agus Setiawan mengakui sudah banyak perusahaan yang memutus hubungan kerja buruhnya akibat melemahnya rupiah. Alasannya itu dianggap sebagai solusi untuk menekan kerugian perusahaan.

Adapun yang diputus ialah buruh berstatus kontrak. Itu pun pemutusannya bersamaan dengan kontrak kerjanya habis. Di Kabupaten Bekasi, kata dia, ada sekitar 4.000 perusahaan baik asing maupun lokal, paling banyak mem-PHK ialah bergerak di bidang industri otomotif dan elektronik.

ADI WARSONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPRD Kabupaten Bekasi Beri Lampu Hijau Revitalisasi Pasar Induk Cibitung

24 Desember 2020

Tumpukan sampah di Pasar Induk Cibitung dampak dari penutupan TPA Burangkeng, Kamis 14 Maret 2019. Tempo/Adi Warsono
DPRD Kabupaten Bekasi Beri Lampu Hijau Revitalisasi Pasar Induk Cibitung

Dalam revitalisasi Pasar Induk Cibitung, DPRD meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi menjamin agar para pedagang tetap bisa berjualan di pasar yang baru.


Tekan Wabah Corona, Pemkab Bekasi Siapkan 4 Lokasi Karantina

3 April 2020

Pekerja membereskan rumah susun mahasiswa (Rusunawa) yang baru selesai dibangun di Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis, 26 Maret 2020. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien yang terpapar virus Corona, Pemerintah Kota Tasikmalaya berencana menjadikan Rusunawa milik Universitas Negeri Siliwangi (Unsil) dijadikan ruang isolasi pasien orang dalam pengawasan (ODP) Corona. ANTARA/Adeng Bustomi
Tekan Wabah Corona, Pemkab Bekasi Siapkan 4 Lokasi Karantina

Pemkab Bekasi menyiapkan lokasi karantina untuk ODP dan PDP untuk menekan wabah Corona. Ada tren kenaikan kasus Covid-19.


Dampak Wabah Corona, Bekasi Tunda Pilkades Serentak

23 Maret 2020

Ilustrasi pilkades serentak. ANTARA
Dampak Wabah Corona, Bekasi Tunda Pilkades Serentak

Pemkab Bekasi menunda pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak untuk menghindari potensi penyebaran virus Corona.


Pemkab Bekasi Konfirmasi 1 Pasien Suspect Corona Meninggal

22 Maret 2020

Petugas medis bersiap mengisolasi pasien saat simulasi penanganan pasien diduga terjangkit virus corona di Ruang Isolasi RSUP Sanglah, Denpasar, Bali, Rabu, 12 Februari 2020. Meskipun hingga saat ini belum ada yang terkena virus corona di Indonesia, pihak rumah sakit di Bali terus melatih kesiapsiagaan petugas medis. Johannes P. Christo
Pemkab Bekasi Konfirmasi 1 Pasien Suspect Corona Meninggal

Pemkab Bekasi mencatat satu pasien suspect Corona meninggal pada Jumat lalu. .


Krisis Ekonomi Asia 1997 Berpotensi Terulang, Ini Kata McKinsey

26 Agustus 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019. Rapat kerja tersebut membahas pengesahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Bea Materai dan BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
Krisis Ekonomi Asia 1997 Berpotensi Terulang, Ini Kata McKinsey

McKinsey memperingatkan negara-negara Asia Pasifik agar mewaspadai terulangnya krisis ekonomi yang pernah terjadi pada 1997 silam.


Pemkab Bekasi Siapkan Kebijakan Pembatasan Kantong Plastik

14 Agustus 2019

Seorang relawan dari Komunitas Nol Sampah, melakukan aksi kampanye pengurangan penggunaan tas berbahan plastik. Aksi memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini sebagai upaya agar Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Daerah tentang larangan/pembatasan pemakaian tas kresek. Surabaya, 3 Juni 2015. FULLY SYAFI
Pemkab Bekasi Siapkan Kebijakan Pembatasan Kantong Plastik

Saat ini, pemerintah Kabupaten Bekasi tengah menyusun regulasi pembatasan kantong plastik di wilayahnya.


Lakukan Pelanggaran Berat, Belasan ASN Bekasi Terancam Dipecat

16 Juni 2019

Ratusan pegawai negeri sipil (PNS)  mengikuti upacara peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2019 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis, 25 April 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Lakukan Pelanggaran Berat, Belasan ASN Bekasi Terancam Dipecat

Belasan ASN tersebut berasal dari 13 organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemkab Bekasi.


Pemkab Bekasi Ajukan 370 Formasi untuk CPNS 2018

25 Agustus 2018

Peserta mengikuti ujian CPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, 9 Oktober 2017. Tempo/Tony Hartawan
Pemkab Bekasi Ajukan 370 Formasi untuk CPNS 2018

Pemkab Bekasi mengatakan jumlah formasi CPNS tersebut untuk menutupi kekurangan pegawai.


Darmin Sebut Idul Adha Kali Ini Berbeda Karena Gejolak Ekonomi

22 Agustus 2018

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution ditemui usai mengikuti salat Idul Adha di Masjid Al-Hakim, Graha Sucofindo, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu, 22 Agustus 2018. Tempo/Dias Prasongko
Darmin Sebut Idul Adha Kali Ini Berbeda Karena Gejolak Ekonomi

Menko Darmin mengatakan gejolak ekonomi dunia membuat perayaan Idul Adha tahun ini berbeda.


George Soros Ingatkan Ancaman Krisis Ekonomi Global

31 Mei 2018

George Soros.  ANTARA/Widodo S. Jusuf
George Soros Ingatkan Ancaman Krisis Ekonomi Global

George Soros mengingatkan, gejolak di Uni Eropa bisa memicu krisis ekonomi global.