TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menolak rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membangun pelabuhan di pulau reklamasi. "Ahok enggak bisa seenaknya," kata ketua Walhi Jakarta, Puput TD Putra, ketika dihubungi, Jumat, 25 September 2015.
Menurut Puput, seharusnya Ahok, sapaan Basuki, menimbang rencana itu. Karena ide itu muncul setelah Ahok pulang dari Rotterdam, Belanda.
Puput mengatakan pertimbangan itu berupa struktur di Jakarta dan Belanda. Di Belanda, kata dia, posisi daratan berada di bawah laut dan didirikan tanggul. Sedangkan di Jakarta, posisinya sejajar. "Enggak bakal cocok diterapkan di sini," katanya.
Selain itu, Puput mencurigai rencana pembangunan ini karena tidak adanya keterbukaan informasi. Saat di Belanda, ucap dia, selain Ahok ada Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino. "Ini diduga murni bisnis tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan," katanya.
Puput mencontohkan, dengan adanya pembangunan reklamasi di Utara Jakarta itu sudah banyak laut yang tercemar, penghasilan nelayan yang semakin sedikit karena ikan berkurang. "Apalagi ada pelabuhan, di mana kapal besar yang malang-melintang," katanya. "Amdal pun pasti belum ada."
Sebelumnya, Ahok berencana membuat pelabuhan di lima pulau reklamasi dengan menggandeng PT Pelindo II dan PT Pembangunan Jaya Ancol. Lima pulau itu adalah Pulau N milik Pelindo II, Pulau O, P, dan Q milik Pemprov DKI Jakarta serta Pulau M milik Ancol.
Menurut Ahok, konsep pelabuhan itu akan sama dengan Port of Rotterdam. "Kita akan bangun Port of Jakarta dan bekerja sama dengan pengelola Port of Rotterdam agar lebih efisien," katanya.
HUSSEIN ABRI YUSUF | VINDRY FLORENTIN
