TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama lupa telah setahun menjabat sebagai gubernur, 19 November 2015 ini. "Gue aja lupa tanggal berapa gue dilantik," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, saat ditemui di Balai Kota pada Rabu, 18 November 2015.
Ahok berujar, dalam sisa waktu kepemimpinannya, dia ingin menyelesaikan masalah terbesar di balai kota, yaitu persoalan anggaran. "Kenapa? Karena masih banyak kegiatan-kegiatan yang enggak perlu," kata Ahok.
Kegiatan yang dia anggap tidak perlu itu terjadi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta. Sebab, masih banyak SKPD yang belum bisa menentukan skala prioritas. "Saya ambil contoh gini, kita butuh enggak event festival-festival di Jakarta? Butuh. Tapi perlu sekali enggak kalau uangnya enggak cukup? Enggak perlu. Kenapa? Karena festival-festival udah dilakukan oleh swasta," ujar Ahok.
Ahok mencontohkan kegiatan Jakarta Fashion Week dan Food & Fashion Festival di Kelapa Gading. Kegiatan yang digelar oleh swasta itu sudah berjalan dengan baik. "Itu bagus banget. Kami tinggal dukung aja kan," katanya.
Menurut Ahok, mengeluarkan dana untuk peningkatan fasilitas, terutama fasilitas kesehatan, lebih penting dibanding menghambur-hamburkan uang untuk kegiatan yang tidak begitu penting. "Lebih penting mana, mengoperasikan puskesmas baru masing-masing Rp 40 miliar atau bikin festival?"
Ahok pun berencana memperbaiki fasilitas kesehatan yang ada di Jakarta dengan menaikkan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Koja menjadi kelas A Pendidikan, serta membuat rumah sakit baru di Cakung, Jakarta Timur. Rencana itu muncul setelah Universitas Negeri Jakarta akan membuka Fakultas Kedokteran di Koja. "Berarti nanti, Koja udah jadi rumah sakit tersier, dari puskesmas enggak bisa rujuk lagi ke Koja," katanya. Karena itu, pemerintah perlu membangun lagi rumah sakit tipe B atau tipe C. "Penting enggak bangun rumah sakit di Cakung? Menurut saya penting."
Ahok bercerita, saat ia baru memegang tampuk pemerintahan DKI Jakarta, penentuan skala prioritas dalam anggaran oleh SKPD lebih parah terjadi. "Kalau enggak cukup, langsung suruh semua SKPD potong 10-20 persen, potong, potong. Padahal pengertian berbasis kinerja bukan potong uang, tapi disusun skala prioritas. Kalau duit enggak cukup, berarti prioritas yang bawah yang dibuang. Nah, mereka mulai ngerti tahap ini," ujar Ahok.
ANGELINA ANJAR SAWITRI