TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan anggaran yang akan dialokasikan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun depan akan dipangkas. Hal tersebut, menurut Ahok, dilakukan karena Disparbud dianggap terlalu menghambur-hamburkan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya.
"Tahun 2014, mereka pesta pora tuh bikin festival Rp 1,2 triliun lebih. Tahun 2015, Rp 700 miliar lebih kami potong. Bikin Festival Kota Tua, Rp 5 miliar, Rp 10 miliar, apa-apaan? Makanya, pada 2016, dinasnya aja bisa tinggal Rp 150 miliar. Kalau tambah suku-suku dinas sekitar Rp 9-10 miliar, Saya kira Disparbud mungkin di bawah Rp 300 miliar tahun depan," ucap Ahok.
Ahok mengaku festival-festival yang diadakan Disparbud pada tahun-tahun lalu sebenarnya tidak ada salahnya. "Saya bukan antifestival. Saya bukan antievent. Yang saya anti itu markup dengan para EO (event organizer). Sekarang prioritas kami evaluasi yang terlalu banyak markup," tutur Ahok.
Menurut Ahok, dengan diselenggarakannya sebuah kegiatan oleh EO, peluang terjadinya markup menjadi lebih besar. Ahok mencontohkan sebuah pergelaran seni yang diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki. "Karena pakai EO, pada waktu lelang, mereka memasukkan biaya sewa Teater Besar Jakarta sebesar Rp 300-400 juta. Sekarang saya tanya, ada enggak sih pemerintah bikin acara di gedungnya sendiri tapi bayar? Dalam perda, enggak ada," kata Ahok.
Karena itu, Ahok mengaku akan menyelidiki adanya markup yang tidak bisa diusut karena yang menyelenggarakan kegiatan selama ini adalah EO. "Kenapa enggak ketemu kasus seperti ini? Karena lewat EO. Kan EO yang menang. Ke depan, kami enggak mau lagi. Pokoknya, yang namanya rutin-rutin, enggak ada EO-EO-an deh. Persoalan di DKI itu enggak ada yang susah. Yang susah itu ngadepin orang-orang pintar, pura-pura sopan, tapi markup," ucapnya.
Selain itu, Ahok ingin Disparbud berfokus pada peremajaan dan perawatan museum-museum yang ada di Jakarta. "Museum kita kan lembap. Ada juga yang tergenang. Masak, museum enggak bisa bikin selokan terus kasih pompa? Malah bikinnya festival, event Rp 3 miliar, Rp 5 miliar, aduh. Kemarin aja, Disparbud hampir Rp 300 miliar lho untuk sesuatu yang enggak pantes. Nah, itu yang harus kuat-kuatan," ujar Ahok.
Ahok pun menegaskan, pada pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) dan plafon prioritas anggaran sementara (PPAS) pekan ini, satuan kerja perangkat daerah harus membuat rencana anggaran program-programnya sesuai dengan prioritas. "Saya bilang sama dinasnya, kenapa Anda tidak pelototin? Mereka berpikir saya enggak mungkin periksa. Tahun 2015, kenapa saya enggak periksa? Ya, saya enggak mau ribut sama DPRD, ribut sama mereka, ribut sama Mendagri. Tapi, begitu masuk 2016, saya periksa nih," tutur Ahok.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
