Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Strategi Kapolda Tito Karnavian Lawan Radikalisasi

Editor

Anton Septian

image-gnews
Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian (tengah) bersama Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Corinne Breuze (kiri) dan Pengamat terorisme dari International Crisis Group (ICG) Sidney Jones (kanan) berbincang saat acara diskusi bersama para duta besar di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, 18 November 2015. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO
Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian (tengah) bersama Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Corinne Breuze (kiri) dan Pengamat terorisme dari International Crisis Group (ICG) Sidney Jones (kanan) berbincang saat acara diskusi bersama para duta besar di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, 18 November 2015. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian menilai radikalisasi terjadi ketika perekrut memiliki kemampuan tinggi mempengaruhi orang yang akan direkrut. “Perekrut itu jagoan, pinter ngomong, kharismatik seperti Abu Bakar Baasyir, pernah ikut perang di Afganistan,” ujar Tito di Jakarta pada Kamis, 26 November 2015.

Tito mengatakan calon anggota yang direkrut adalah orang yang mudah dipengaruhi. Mereka tidak kritis terhadap paham radikal. Selain itu, berpendidikan rendah sehingga mudah ditarik menjadi anggota. “Saya jelaskan, perekut yang hebat, yang direkrut lemah dan intens setiap hari bertemu, taklim,” ujar Tito.

Media masa, menurut Tito, bisa menjadi sarana perekrutan anggota kelompok radikal. Mereka bisa diyakinkan untuk masuk surga hanya ketika sudah bergabung. Lalu, kelompok radikal mengemas pesan dan paham radikal secara berkesan. Tito mengatakan ayat dan narasi yang disampaikan sesuai konteks sehingga membuat calon anggota menerima doktrin tersebut.

Tito mengatakan ada cara untuk menangkal kelompok tersebut yaitu dengan program deradikalisasi. Orang yang sudah radikal bisa dimoderatkan kembali. Bisa pakai cara lembut, ujar dia, misalnya dengan dibina. Ia menyebut Indonesia memakai cara-cara yang bukan dengan kekerasan dalam menangkal kelompok radikal. “Kalau tidak bisa dibina, apa boleh buat,” kata dia.

Cara selanjutnya adalah melawan kelompok radikal sebelum mereka merekrut anggota baru. Tito menyebut harus ada komunitas yang kuat untuk melawan kelompok tersebut. Harus ada program yang jelas untuk melawan didahului dengan memetakan daerah-daerah yang berpotensi muncul kelompok radikal. Menurut Tito, jangan sampai seperti di Pontianak atau Kalimantan Tengah yang sudah dilakukan program melawan kelompok radikal padahal di sana tidak ada jaringan kelompok radikal. “Harus tahu persis jaringannya di mana untuk melakukan itu,” kata Tito.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tito mencontohkan kelompok Ngruki pimpinan Abu Bakar Baasyir. Para alumni anak buah Baasyir mengikuti semacam kuliah kerja nyata. Pesantren, kata dia, dijadikan sasaran para alumni menyebarkan paham mereka. Alumni tersebut menjadi ustadz-uztadz di pesantren tersebut. “Kami harus melawan radikalisasi di sana, bukan di tempat lain,” kata Tito lagi.

Narasi yang bersifat radikal, ujar Tito, harus dinetralisasi dan dimoderatkan dengan bantuan ahli agama seperti ulama yang moderat. Memasukkan ideologi pancasila, menurut Tito juga sebagai cara baik. Media masa juga perlu diawasi agar paham radikal bisa dicegah. Terakhir, kata dia, para pihak yang berkepetingan harus terlibat. “Masalahnya adalah koordinasi. Kalau kami bisa mensinergikan stakeholder, radikalisasi akan kami hambat, stop,” ujar dia.

DANANG FIRMANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

11 menit lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan Satyalencana kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII  tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur Kamis 25 April 2024. Humas Pemkot Surabaya
Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.


Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

13 hari lalu

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, Jimly Asshidiqie, saat ditemui usai sidang etik MKMK di Gedung MKRI 2, Jakarta, Rabu, 1 November 2023. TEMPO/Han Revanda Putra.
Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.


Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

15 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pandangan pemerintah soal RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.


DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

27 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.


RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

27 hari lalu

RUU DKJ Disahkan, Gibran Bakal Punya Kewenangan Besar di Kawasan Aglomerasi?
RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.


DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

28 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.


Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

28 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

Anggaran Pilkada serentak 2024 sebanyak 40 persen berasal dari APBD 2023, dan 60 persen dari APBD 2024.


Putin Akui Belum Ada Bukti Keterlibatan Ukraina dalam Serangan Teroris Moskow

30 hari lalu

Kandidat presiden Rusia dan Presiden petahana Vladimir Putin tiba untuk berbicara setelah tempat pemungutan suara ditutup pada hari terakhir pemilihan presiden, di Moskow, Rusia, 17 Maret 2024. REUTERS/Maxim Shemetov
Putin Akui Belum Ada Bukti Keterlibatan Ukraina dalam Serangan Teroris Moskow

Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui bahwa sejauh ini belum ada tanda-tanda keterlibatan Ukraina dalam penembakan di gedung konser Moskow


Cianjur Gabung Kawasan Aglomerasi Jakarta dalam RUU DKJ, ini Profilnya

35 hari lalu

Kepadatan kendaraan saat diberlakukan sistem satu arah menuju jalur wisata Puncak, Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 25 Desember 2023. Menurut Satlantas Polres Bogor sebanyak 5.819 kendaraan yang masuk Puncak kawasan puncak pada libur Natal 2023, jumlah tersebut dihitung dari pukul 05.02 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB, dengan jumlah 3.138 kendaraan roda dua, 2.509 roda empat dan bus truk 172 kendaraan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Cianjur Gabung Kawasan Aglomerasi Jakarta dalam RUU DKJ, ini Profilnya

Cianjur akan bergabung dengan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) usai ibu kota pindah ke IKN sesuai RUU DKJ.


Mendagri Tito Karnavian Klaim Pemilu 2024 Lebih Teduh Dibanding 2019

35 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Mendagri Tito Karnavian Klaim Pemilu 2024 Lebih Teduh Dibanding 2019

Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi penyelenggaraan Pemilu 2024. Dia mengklaim Pemilu 2024 ini lebih sejuk daripada 2019.