TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ingin menghapus bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Jakarta. Menurut dia, kebijakan itu bisa mendorong subsidi lebih tepat sasaran, dan masyarakat cenderung memilih transportasi publik dibandingkan kendaraan pribadi.
"Kalau boleh dan kalau bisa, saya ingin larang yang namanya BBM subsidi di Jakarta," kata Ahok, Selasa, 5 Januari 2016.
Ahok mengaku akan melakukan berbagai cara untuk menarik minat masyarakat Ibu Kota menggunakan transportasi publik. Salah satunya fokus membangun integrasi bus kota dengan Transjakarta dan menyediakan transportasi yang nyaman, aman, dan murah di semua trayek.
Selain itu, pemerintah DKI Jakarta akan menyediakan banyak pilihan moda transportasi dan menginstruksikan semua rute bus di Jakarta untuk diambil alih oleh PT Transjakarta. "Pokoknya tahun ini saya sudah menginstruksikan semua rute bus diambil alih. Mau bersaing dengan kami silakan, kuat-kuatan saja, " katanya.
Ahok juga akan memberlakukan tarif datar (flat) Rp 3.500 untuk sekali naik bus di Jakarta dengan sistem pemberian subsidi melalui PSO (Public Service Obligation). Dengan adanya tarif datar tersebut, harga transportasi publik diyakini tidak akan terpengaruh fluktuasi harga BBM.
"Dengan adanya subsidi, jadi murah Rp 3.500, kami yakin mau naik-turun BBM juga enggak ada urusan," kata Ahok.
GHOIDA RAHMAH