TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Krishna Murti mengatakan saat ini preman di lokasi hiburan Kalijodo, Penjagalan, Jakarta Utara, sudah tidak ada. Hal itu disampaikan Krishna menanggapi kekhawatiran terjadinya perlawanan terkait dengan rencana penertiban kawasan itu oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Yang pasti premannya jauh berkurang dibanding dulu, sekarang tak ada preman," kata Krishna saat dihubungi Tempo, Ahad, 14 Februari 2016. Dia tak mau menanggapi ihwal potensi meningkatnya kriminalitas jika kawasan Kalijodo ditertibkan. “Saya tak bisa komentar sepotong-sepotong.”
Sebelumnya, Krishna menjadikan angka kriminalitas di Kalijodo sebagai bahan tesis saat dia menjalani studi pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian di Universitas Indonesia. Berdasarkan studi itu yang dilakukan pada 2002, terjadi peningkatan kriminalitas sebanyak 10 persen karena penutupan sejumlah rumah judi di sana.
Penutupan itu adalah akhir dari konflik besar yang terjadi di antara dua kelompok preman yang memaksa polisi bergerak. Krishna saat itu masih menjabat Kepala Kepolisian Sektor Penjaringan dengan pangkat ajun komisaris.
Berita Terbaru: Penggusuran Kalijodo
Dalam studi itu juga dibahas dampak pasca-penutupan tempat hiburan di Kalijodo. Para preman dan individu setempat, yang sebelumnya bekerja sebagai tukang parkir dan penjaga keamanan, kehilangan pekerjaan dan berujung pada perbuatan kriminal dengan sasaran warga setempat. Studi Krishna tersebut sempat diangkat dalam buku berjudul Geger Kalijodo yang terbit pada 2004.
Sabtu kemarin, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan penertiban kawasan Kalijodo masih bergantung pada kepolisian. Ia mengaku terus berkoordinasi dengan polisi terkait dengan hal ini. "Kalau sikat, mah, kami menunggu SP 1, 2, 3 dulu. Makanya, tergantung intel polisi," ujar Ahok.
Ahok berencana mengubah Kalijodo menjadi ruang terbuka hijau (RTH). Dia siap mendanai para pekerja Kalijodo yang tak memiliki identitas (KTP) DKI untuk kembali ke kampung halamannya. Adapun penduduk beridentitas Jakarta akan disediakan rumah susun sebagai pengganti rumah mereka.
"Nanti kami kasih rumah susun. Saya enggak akan kasih uang, bikin manja. Yang bukan DKI pulangin saja," tuturnya.
Tentang keberadaan preman di Kalijodo, Ahok menanggapi enteng. "Kata polisi enggak ada preman, kok. Ya, kita lihat saja, kalau ada bentrok, ya, berarti premannya masih banyak," ucapnya.
YOHANES PASKALIS
