TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertekad menertibkan kawasan prostitusi Kalijodo, Jakarta Utara. Penertiban dilakukan dengan menggusur bangunan yang berdiri di tempat itu.
Untuk mengantisipasi perlawanan dari penghuni Kalijodo, Pemerintah DKI Jakarta telah meminta bantuan Kepolisian Daerah Metro Jaya. "Kami akan meminimalisir perlawanan," ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Muhammad Iqbal, Senin, 15 Februari 2016. Selain itu, kata Iqbal, Polda Metro Jaya juga telah berkoordinasi dengan TNI untuk turut ambil bagian dalam penertiban itu. "TNI akan terlibat dalam hal ini," kata Iqbal.
Iqbal mengatakan polisi sudah memetakan titik-titik rawan di Kalijodo. Namun ia tidak bersedia menjelaskan titik-titik yang dimaksud. "Tidak bisa kami sebutkan, yang jelas sudah diidentifikasi," katanya.
Berita Terbaru: Penggusuran Kalijodo
Selepas penertiban Kalijodo, kata Iqbal, polisi akan menggelar razia di sejumlah lokasi. Razia ini untuk mencegah praktek prostitusi dari Kalijodo berpindah ke tempat lain. "Kalijodo ini jadi momentum, ini akan kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan operasi," kata Iqbal.
Hari ini Polda Metro Jaya mengelar rapat koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk membahas penggusuran Kalijodo. Rapat tersebut dihadiri Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendy, Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kukuh Hadi Santoso, dan Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Teddy Lhaksmana.
Iqbal menuturkan rapat tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsi serta menyampaikan hambatan dalam proses penertiban Kalijodo. Nantinya hasil rapat tersebut akan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk memberikan rekomendasi.
MAYA AYU PUSPITASARI
