TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abraham Lunggana mengatakan setuju dengan penertiban Kalijodo yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tapi dengan konsep berbeda.
"Saya setuju dengan penertiban, tapi dahulukan konsep penataan. Harus dilakukan dengan dialog di lapangan, jangan langsung disodorin polisi dan tentara, dong," ujar pria yang akrab disapa Lulung itu di kantor DPRD Jakarta, Selasa, 16 Februari 2016.
Menurut Lulung, konsep penataan Kalijodo harus mengandung pendekatan kepala daerah, yang dalam hal ini adalah Ahok sebagai Gubernur DKI dengan masyarakat setempat. "Ahok harus berani komunikasi sendiri, dong, dengan mereka (warga Kalijodo). Kalau tak berani ke lapangan, ya, undang tokohnya ke Balai Kota," katanya.
Lulung mengatakan komunikasi dengan masyarakat tersebut harus berhasil dulu, baru pemerintah boleh bergerak untuk penataan.
Selain pendekatan ke masyarakat, kata Lulung, pemerintah harus bisa memilah utuh aspek wilayah yang akan ditertibkan, termasuk aspek masyarakatnya. "Dipilah baik-baik, mana yang memang menduduki jalur hijau sembarangan dan mana yang memang punya hak. Jangan main opini sendiri," tutur Lulung.
Berita Terbaru: Penggusuran Kalijodo
Mengerahkan aparat, kata Lulung, hanya akan menciptakan jarak antara masyarakat dan aparat itu sendiri. "Bahaya itu, masyarakat nanti jadi tak percaya kepada aparat, seperti kepada Polda Metro Jaya."
Terkait dengan Kalijodo, sebelumnya Lulung berharap penertiban akan berlangsung dengan baik tanpa adanya bentrok. Lulung meminta Ahok tidak menggunakan kekerasan.
"Berangkat dari tokoh lokal setempat dulu. Kalau Ahok tak siap, saya yang turun," ucap Lulung, Jumat, 12 Februari 2016. Alasannya, Lulung mengaku yakin warga di sana akan lebih mengenal dirinya lebih baik ketimbang Ahok.
Ahok sendiri sudah melayangkan surat edaran sosialisasi penertiban Kalijodo. Menurut Ahok, wali kota harus berani menertibkan kawasan tersebut. "Saya sudah tekankan wali kota. Kalau enggak berani, ya, harus diganti," kata Ahok, Jumat lalu.
Menurut Ahok, sosialisasi dari Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi dan Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi sudah dilakukan, tapi warga Kalijodo tidak merespons. Surat peringatan akan dilayangkan sebanyak tiga kali sebelum penggusuran.
YOHANES PASKALIS
