TEMPO.CO, Bekasi -
Sedikitnya 853 ruang kelas sekolah dasar negeri di Kota Bekasi, Jawa Barat, belum memiliki fasilitas mebel yang layak. Bahkan ada yang belum memiliki fasilitas itu sama sekali sehingga anak didik di sekolah tersebut terpaksa belajar sambil lesehan.
Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan Kota Bekasi Agus Enap mengatakan belum adanya mebel itu lantaran dinasnya gagal menyerap anggaran sebesar Rp 31 miliar pada 2015. "Karena terkendala waktu penyerapan yang mepet," kata Agus, Kamis, 18 Februari 2016.
Karena itu, kata Agus, pemerintah kembali menganggarkan pengadaan mebel senilai Rp 21 miliar. Sayangnya, kata dia, uang yang disiapkan tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan mebel sebanyak 34.120 pasang meja dan kursi untuk 853 ruang kelas sekolah dasar. "Hanya memenuhi kebutuhan sekitar 500 kelas," kata Agus.
Agus mengatakan pengadaan tersebut diprioritaskan untuk ruang kelas yang benar-benar membutuhkan, seperti siswa di kelas VI SDN Margajaya I. Sebanyak 40 pelajar di sekolah tersebut terpaksa belajar di lantai tanpa meja dan kursi. Kondisi serupa dirasakan oleh 61 siswa di SDN Margajaya II. "Ini akibat gagalnya penyerapan anggaran," ucapnya.
Baca juga: Menteri Siti Sebut Risma sebagai Ibu Lingkungan Hidup Surabaya
Menurut dia, kekurangan kebutuhan mebel akan dipenuhi secara bertahap menggunakan dana pertanggungjawaban sosial perusahaan serta anggaran pendapatan belanja daerah 2017. "Mudah-mudahan tahun depan bisa terpenuhi," kata Agus.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan gagalnya penyerapan anggaran di Dinas Pendidikan pada 2015 terjadi lantaran faktor sumber daya manusia di dinas yang tak kompeten. Sebab, kata dia, rencana kerja anggaran sudah dibuat setahun sebelum pengadaan. "Lelang seharusnya bisa dilangsungkan sejak awal tahun anggaran," kata Rahmat.
Agar tak terulang, kata dia, selaku kepala daerah, pihaknya akan mengevaluasi kinerja pemegang kebijakan di Dinas Pendidikan. Menurut dia, sudah ada beberapa kepala bidang yang dicopot lantaran tak cakap menjalankan bidangnya. "Kemarin sudah kami rotasi jajaran bidang, sekarang kami evaluasi pemegang kebijakannya," tuturnya.
Baca juga: Gagal Kuasai Taksi, Dompet Perampok Malahan Ketinggalan
Seorang kontraktor, Riki Tambunan, mengatakan gagalnya penyerapan anggaran 2015 di Dinas Pendidikan karena ada pejabat yang bermain proyek. "Saya yang mengalami langsung," kata Riki.
Riki mengaku perusahaannya memenangkan lelang proyek pengadaan alat peraga di dinas pendidikan senilai Rp 1,4 miliar. Sayangnya, pejabat pembuat komitmen di dinas itu tak memberikan surat pengiriman barang dan jasa (SPBJ). "Hingga tahun anggaran habis, saya tidak bisa mengirim barang," kata Riki.
Akibatnya, perusahaannya merugi hingga Rp 250 juta. Uang tersebut merupakan down payment kepada perusahaan yang memproduksi. Sebab, dalam perjanjian, perusahaan pengadaan barang harus menyetor uang senilai 20 persen dari pagu anggaran. "Otomatis hangus uang
yang buat menalangi DP," ucapnya.
ADI WARSONO
