Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BPN Depok Tolak Keluarkan Peta Jalan Tol Cimaci

image-gnews
Warga cluster blok M perumahan Raffles Hills dan pihak pengembang PT Gunung Subur Sentosa melakukan aksi penolakan pembangunan tol Cimanggis-Cibitung di Cibubur, Depok, Jawa Barat, 5 Desember 2015. TEMPO/Bintari Rahmanita
Warga cluster blok M perumahan Raffles Hills dan pihak pengembang PT Gunung Subur Sentosa melakukan aksi penolakan pembangunan tol Cimanggis-Cibitung di Cibubur, Depok, Jawa Barat, 5 Desember 2015. TEMPO/Bintari Rahmanita
Iklan

TEMPO.COJakarta - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok memastikan tidak akan mengeluarkan peta bidang pembangunan ruas Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, yang melewati Kelurahan Harjamukti. 

Kebijakan itu diterapkan sampai ada keputusan hukum dari Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) dan warga Perumahan Raffles Hills, yang menolak perubahan trase jalan tol tersebut karena melewati jalur pipa gas Pertamina.

Kepala BPN Dadang M. Fuat mengatakan pihaknya tidak akan mengeluarkan peta bidang pembangunan Jalan Tol Cimaci di wilayah Depok sampai masalah antara warga Raffles dan BPJT Kementerian Pekerjaan Umum selesai. 

Menurut Dadang, kedua belah pihak harus menyelesaikan terlebih dahulu lokasi yang akan dibebaskan secara detail. "Kedua belah pihak harus clear dulu lokasinya. Kami menunggu langkah hukum dari keduanya," kata Dadang, Minggu, 13 Maret 2016.

Dadang menjelaskan, berdasarkan surat penetapan lokasi pembangunan jalan tol, pembebasan lahan rencananya harus selesai tahun 2016. Untuk itu, kedua belah pihak harus menyelesaikan masalah yang sudah panjang ini. "BPN hanya sebagai pelaksana untuk pembebasan," ucapnya.

Untuk pengadaan tanah, BPN telah diberi tugas sejak Juli 2015 dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi. Perihal perubahan trase Jalan Tol Cimaci dalam surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan (SP2LP) pada 2014, Dadang mengaku belum masuk di Depok. "Kami hanya pelaksana tugas negara."

Pada trase Jalan Tol Cimaci yang dikeluarkan tahun 2014, jalan tol melintasi jalur pipa gas yang berada di dekat Blok M Perumahan Raffles Hills. Sedangkan warga meminta BPJT mengikuti trase awal tol tahun 2008, sesuai dengan site plan perumahan tersebut, yakni trase jalan tol berada di sebelah utara jalur pipa gas Pertamina.

Menurut Dadang, untuk informasi pembangunan jalan tol secara fisik memang ada dua kepentingan yang berbeda. Untuk itu, BPN telah mendatangi lokasi pembangunan jalan tol di wilayah Raffles untuk memastikan permasalahannya. "Saya sudah memahami posisi masing-masing. Kami mempunyai tugas masing-masing," ucapnya.

Ia mengatakan BPN mematuhi apa yang diperintahkan terhadap penetapan lokasi yang saat ini telah diputuskan. Dalam hal ini, kata Dadang, bukan negara ingin merampok harta rakyatnya. Sebab, tanah tersebut diperlukan untuk kepentingan publik. "Ini masalah missed link. Bila sepakat semuanya, negara bisa memaksa untuk melanjutkan pembangunannya," ucapnya.

Ketua RW 25 Perumahan Raffles Hills Setot Respati mengatakan warga menuntut BPJT menjalankan trase awal seperti site plan yang dikeluarkan pemerintah Depok pada tahun 2008. 

Menurut Setot, trase awal tersebut lebih aman dengan tidak melewati jalur pipa gas Pertamina sebanyak dua kali. "Kami tetap konsisten menolak. Dan BPJT harus mengikuti site plan yang sudah ditandatangani Wali Kota Nur Mahmudi," ujarnya.

Dari pertemuan antara warga dan pemerintah, disebutkan BPN telah menyatakan tidak akan mengeluarkan peta bidang. Dan bila ada warga yang kurang berkenan, bisa mengajukan masalah ini ke pengadilan. "Kami cukup puas karena BPN tidak akan mengeluarkan peta bidang sebelum masalah ini selesai," ucap Setot.

Sejauh ini, warga akan melakukan langkah persuasif dengan terus melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk menolak perubahan trase Jalan Tol Cimaci tahun 2014. "Tapi, kalau tidak bisa juga, akan kami bawa ke ranah hukum," ujarnya.

Menurut Setot, BPJT bertindak sendiri dalam memutuskan perubahan trase Jalan Tol Cimaci. Sebab, BPJT tidak melakukan sosialisasi perubahan trase tersebut kepada warga yang terkena dampak. "Belum ada sosialisasi. BPJT hanya memanggil tiga orang. Padahal, warga di wilayah yang terkena dampak ada 1.200 orang," ucapnya. "Kami melihat tidak ada transparansi dan kejelasan perubahan trase jalan tol sampai saat ini."

Saat dikonfirmasi ihwal perubahan trase yang terjadi di Jalan Tol Cimaci, pejabat BPJT yang hadir dalam rapat menolak diwawancarai.

IMAM HAMDI

TEMPO.COJakarta - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok memastikan tidak akan mengeluarkan peta bidang pembangunan ruas Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, yang melewati Kelurahan Harjamukti. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kebijakan itu diterapkan sampai ada keputusan hukum dari Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) dan warga Perumahan Raffles Hills, yang menolak perubahan trase jalan tol tersebut karena melewati jalur pipa gas Pertamina.

Kepala BPN Dadang M. Fuat mengatakan pihaknya tidak akan mengeluarkan peta bidang pembangunan Jalan Tol Cimaci di wilayah Depok sampai masalah antara warga Raffles dan BPJT Kementerian Pekerjaan Umum selesai. 

Menurut Dadang, kedua belah pihak harus menyelesaikan terlebih dahulu lokasi yang akan dibebaskan secara detail. "Kedua belah pihak harus clear dulu lokasinya. Kami menunggu langkah hukum dari keduanya," kata Dadang, Minggu, 13 Maret 2016.

Dadang menjelaskan, berdasarkan surat penetapan lokasi pembangunan jalan tol, pembebasan lahan rencananya harus selesai tahun 2016. Untuk itu, kedua belah pihak harus menyelesaikan masalah yang sudah panjang ini. "BPN hanya sebagai pelaksana untuk pembebasan," ucapnya.

Untuk pengadaan tanah, BPN telah diberi tugas sejak Juli 2015 dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi. Perihal perubahan trase Jalan Tol Cimaci dalam surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan (SP2LP) pada 2014, Dadang mengaku belum masuk di Depok. "Kami hanya pelaksana tugas negara."

Pada trase Jalan Tol Cimaci yang dikeluarkan tahun 2014, jalan tol melintasi jalur pipa gas yang berada di dekat Blok M Perumahan Raffles Hills. Sedangkan warga meminta BPJT mengikuti trase awal tol tahun 2008, sesuai dengan site plan perumahan tersebut, yakni trase jalan tol berada di sebelah utara jalur pipa gas Pertamina.

Menurut Dadang, untuk informasi pembangunan jalan tol secara fisik memang ada dua kepentingan yang berbeda. Untuk itu, BPN telah mendatangi lokasi pembangunan jalan tol di wilayah Raffles untuk memastikan permasalahannya. "Saya sudah memahami posisi masing-masing. Kami mempunyai tugas masing-masing," ucapnya.

Ia mengatakan BPN mematuhi apa yang diperintahkan terhadap penetapan lokasi yang saat ini telah diputuskan. Dalam hal ini, kata Dadang, bukan negara ingin merampok harta rakyatnya. Sebab, tanah tersebut diperlukan untuk kepentingan publik. "Ini masalah missed link. Bila sepakat semuanya, negara bisa memaksa untuk melanjutkan pembangunannya," ucapnya.

Ketua RW 25 Perumahan Raffles Hills Setot Respati mengatakan warga menuntut BPJT menjalankan trase awal seperti site plan yang dikeluarkan pemerintah Depok pada tahun 2008. 

Menurut Setot, trase awal tersebut lebih aman dengan tidak melewati jalur pipa gas Pertamina sebanyak dua kali. "Kami tetap konsisten menolak. Dan BPJT harus mengikuti site plan yang sudah ditandatangani Wali Kota Nur Mahmudi," ujarnya.

Dari pertemuan antara warga dan pemerintah, disebutkan BPN telah menyatakan tidak akan mengeluarkan peta bidang. Dan bila ada warga yang kurang berkenan, bisa mengajukan masalah ini ke pengadilan. "Kami cukup puas karena BPN tidak akan mengeluarkan peta bidang sebelum masalah ini selesai," ucap Setot.

Sejauh ini, warga akan melakukan langkah persuasif dengan terus melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk menolak perubahan trase Jalan Tol Cimaci tahun 2014. "Tapi, kalau tidak bisa juga, akan kami bawa ke ranah hukum," ujarnya.

Menurut Setot, BPJT bertindak sendiri dalam memutuskan perubahan trase Jalan Tol Cimaci. Sebab, BPJT tidak melakukan sosialisasi perubahan trase tersebut kepada warga yang terkena dampak. "Belum ada sosialisasi. BPJT hanya memanggil tiga orang. Padahal, warga di wilayah yang terkena dampak ada 1.200 orang," ucapnya. "Kami melihat tidak ada transparansi dan kejelasan perubahan trase jalan tol sampai saat ini."

Saat dikonfirmasi ihwal perubahan trase yang terjadi di Jalan Tol Cimaci, pejabat BPJT yang hadir dalam rapat menolak diwawancarai.

IMAM HAMDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rapat Perdana di DPR, AHY Diberondong Pertanyaan soal Mafia Tanah

2 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono hadiri rapat perdananya dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
Rapat Perdana di DPR, AHY Diberondong Pertanyaan soal Mafia Tanah

Dalam rapat kerja perdananya dengan Komisi II DPR, AHY diberondong sejumlah pertanyaan soal mafia tanah.


Cerita AHY Dua Minggu jadi Menteri ATR, Diberondong Aduan via Ponsel dan Medsos soal Mafia Tanah hingga..

20 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Cerita AHY Dua Minggu jadi Menteri ATR, Diberondong Aduan via Ponsel dan Medsos soal Mafia Tanah hingga..

AHY mendapat pengaduan masyarakat soal mafia tanah ketika baru dua minggu menjabat Menteri ATR/BPN.


Diberi Mandat Menteri ATR, AHY Blak-blakan soal 3 PR dari Jokowi

21 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY (kanan) ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungan kerja di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. AHY mendampingi Jokowi sejak 29 Februari hingga 1 Maret 2024. (Foto: Dokumentasi Humas Kementerian ATR/BPN)
Diberi Mandat Menteri ATR, AHY Blak-blakan soal 3 PR dari Jokowi

AHY mengatakan ada tiga hal yang ditugaskan Presiden Jokowi kepada dirinya sebagai Menteri ATR sekaligus Kepala BPN.


Geger Rekapitulasi Suara di Kota Depok: Dugaan Intimidasi hingga Viral Surat PPK Mundur

21 hari lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa miniatur keranda berkain putih bertuliskan 'Matinya Demokrasi' saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
Geger Rekapitulasi Suara di Kota Depok: Dugaan Intimidasi hingga Viral Surat PPK Mundur

Proses rekapitulasi penghitungan suara di Kota Depok diwarnai dugaan intimidasi. Proses rekapitulasi sempat terhenti.


AHY Janji Berantas Mafia Tanah: Kalau Ada Masyarakat Kecil Dizalimi, Kita Bela Habis, Kita Harus Tegas

28 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan kunjungan kerja perdana ke lokasi pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. ANTARA/HO - Kementerian ATR/BPN
AHY Janji Berantas Mafia Tanah: Kalau Ada Masyarakat Kecil Dizalimi, Kita Bela Habis, Kita Harus Tegas

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPR) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyatakan komitmennya untuk terus memberantas mafia tanah.


Pekan Depan AHY Akan Berkunjung ke IKN dan Resmikan Gerai Layanan Sertifikat Elektronik di Bali

32 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kiri) mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Jumat, 23 Februari 2024. Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mendampingi Jokowi untuk pertama kali dalam kunjungan kerjanya ke daerah. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Pekan Depan AHY Akan Berkunjung ke IKN dan Resmikan Gerai Layanan Sertifikat Elektronik di Bali

Menteri ATR sekaligus Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dijadwalkan berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada pekan depan.


AHY jadi Menteri ATR, Walhi: Penunjukkannya seperti Membagi Jatah Kue

35 hari lalu

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  sebelum dilantik oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. Hadi Tjahjanto dilantik menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud Md yang mengundurkan diri karena menjadi cawapres 2024. Sementara AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). TEMPO/Subekti.
AHY jadi Menteri ATR, Walhi: Penunjukkannya seperti Membagi Jatah Kue

Walhi mengatakan pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN semakin menunjukkan bahwa mekanisme pengangkatan menteri di RI masih jauh dari harapan.


Dari Airlangga, Zulhas Hingga Elit Koalisi Prabowo Dukung AHY jadi Menteri ATR

35 hari lalu

Menteri ATR/BPN yang baru, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN. TEMPO/Subekti
Dari Airlangga, Zulhas Hingga Elit Koalisi Prabowo Dukung AHY jadi Menteri ATR

Jokowi resmi AHY sebagai menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Simak dukungan para politikus ke AHY yang kini menjadi Menteri ATR dan Kepala BPN.


Pesan Hadi Tjahjanto kepada AHY yang Baru Dilantik Menjadi Menteri ATR/BPN: Gebuk Mafia Tanah, Nggak Usah Takut

36 hari lalu

Menteri ATR/BPN yang baru, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN. TEMPO/Subekti
Pesan Hadi Tjahjanto kepada AHY yang Baru Dilantik Menjadi Menteri ATR/BPN: Gebuk Mafia Tanah, Nggak Usah Takut

Eks Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membeberkan sejumlah pesan kepada Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang kini menggantikan dirinya.


Belajar dari Nirina Zubir Dapatkan Kembali 4 Sertifikat Tanah, Berikut Tahapan Mengurusnya

38 hari lalu

Nirina Zubir mendapatkan kembali sertifikat tanah milik keluarganya yang sempat dikuasai oleh mafia tanah, Selasa, 13 Februari 2024. Foto: Instagram/@nirinazubir_
Belajar dari Nirina Zubir Dapatkan Kembali 4 Sertifikat Tanah, Berikut Tahapan Mengurusnya

Nirina Zubir berhasil dapatkan kembali sertifikat tanah yang dikuasai mafia tanah. Bagaimana syarat dan tahapan mengurus sertifikat tanah?