TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menanggapi permintaan Kementerian Perhubungan agar aplikasi transportasi Uber dan Grab diblokir. Jokowi meminta dua aplikasi transportasi online itu tak terburu-buru ditutup.
"Presiden bilang tidak bisa serta-merta ditutup aplikasinya, karena kebutuhan masyarakat juga didengarkan," ujar juru bicara Presiden, Johan Budi S.P., kepada wartawan di kompleks Istana Negara, Senin, 14 Maret 2016.
Johan menambahkan, Presiden ingin mendengarkan penjelasan Kementerian Perhubungan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika sebelum memutuskan nasib Uber dan Grab. Sejauh ini, Jokowi baru berbicara dengan Menteri Komunikasi Rudiantara via telepon.
Adapun untuk pemaparan penjelasan secara tatap muka, ucap Johan, belum akan berlangsung hari ini. "Rencananya, Kominfo akan memberi keterangan pers hari ini sehabis magrib," tutur Johan.
Apa pun keputusan Jokowi nantinya, kata Johan, dijanjikan akan mengusung unsur keadilan. Johan berujar, Jokowi ingin ada keputusan atau solusi terkait dengan perkara aplikasi transportasi yang tidak merugikan pihak mana pun.
"Presiden itu juga mendengarkan aspirasi sejumlah pengusaha taksi dan angkutan umum lain. Mereka menuntut keadilan. Misalkan, angkutan umum harus pelat kuning, ya semua harus pelat kuning," ujar Johan.
Sebelumnya, ratusan sopir taksi dan angkutan umum yang tergabung dalam Persatuan Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka juga mendatangi Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Istana Merdeka. PPAD mendesak pemerintah menutup layanan angkutan berpelat hitam yang difasilitasi perusahaan jasa aplikasi, seperti Uber dan Grab.
Ketua PPAD Handoko memberikan waktu 15 hari kepada Kementerian Komunikasi untuk menutup aplikasi Uber dan Grab Car. Salah satu pengunjuk rasa, Cecep, bersama ratusan sopir lain tidak segan berdemonstrasi lagi bila tuntutannya tak dipenuhi.
ISTMAN M.P.
