TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tidak ada yang perlu dipermasalahkan dengan markas relawan Teman Ahok yang berlokasi di Graha Pejaten. Tempat tersebut disinyalir merupakan Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang artinya tempat tersebut merupakan aset milik pemerintah daerah (Pemda).
"Misalnya dalam hukum sewa-menyewa, kalau kamu sewa dari Pemda, lalu kamu sewakan lagi dan masih ada sisa tahun, boleh enggak? Boleh. Karena kamu sudah membayar lunas kepada Pemda," kata Ahok di Balai Kota, Senin, 21 Maret 2016.
Ahok menuding banyak pihak dari partai politik yang juga memakai lahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bahkan, kata Ahok, beberapa dari mereka justru tidak membayar biaya sewa. Perihal rencana DPRD yang akan melanjutkan panitia khusus (Pansus) penyelamatan aset daerah dengan menelusuri lahan yang sedang digunakan sebagai markas Teman Ahok, Ahok justru menanggapinya dengan santai.
"Jadi saya seneng tuh kalau dibentuk Pansus. Nanti kelihatan ada Parpol (partai politik) yang belum bayar sewa," kata Ahok.
Menurut Ahok, Teman Ahok bukanlah parpol, melainkan kumpulan masyarakat yang ingin memberi dukungan kepadanya untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Sementara itu, saat pendaftaran pencalonan diri kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) pun, Teman Ahok tidak dilibatkan karena atas nama Ahok dan Heru.
"Yang mendaftar ke KPUD itu saya dan Heru, sekaligus tanda tangan. Enggak ada itu Teman Ahok," katanya.
Menurut Ahok, PT Sarana Jaya mengambil aset pemerintah daerah yang merupakan bekas rumah sewa untuk DPRD. Kemudian oleh PT Sarana Jaya disewakan kepada pihak lain. Ahok menuturkan banyak perusahaan dan kantor yang menyewa tempat di Kompleks DPRD.
"Teman Ahok enggak ada salahnya kok, dia juga bukan PT (perusahaan). Cuma perkumpulan orang yang mengumpulkan KTP. Kayak orang lagi arisan dia sewa dari orang, salah dari mana coba?" kata Ahok.
Markas Teman Ahok tersebut disewa oleh relawan untuk kegiatan operasional. Relawan yang dimaksud adalah Hasan Nasbi. Ia adalah Direktur Eksekutif Cyrus Network. Hasan Nasbi pernah menjadi relawan saat Joko Widodo dan Ahok maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Cyrus Network juga disinyalir sebagai konsultan Teman Ahok saat ini.
Ahok menyebutkan rumah itu sebelumnya digunakan oleh Hasan Nasbi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta sebagai basis pasangan Joko Widodo dan Ahok pada Pilgub DKI 2012 silam. Hasan Nasbi menyewa dari perusahaan swasta yang bekerja sama dengan BPKAD. Sekarang, rumah itu digunakan sebagai markas Teman Ahok.
Beberapa politikus mulai menyuarakan sebaiknya Teman Ahok tidak menggunakan aset Pemda untuk kegiatan politik praktis. Salah satunya Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana alias Lulung. Ia sempat mengatakan agar Teman Ahok tidak menggunakan tempat tersebut. Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat pun sempat menyuarakan hal serupa agar sebaiknya aset Pemda tidak digunakan untuk politik praktis.
LARISSA HUDA
