TEMPO.CO, Jakarta - Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat atau PPAD se-Jabodetabek hari ini mendatangi lokasi pertama mereka untuk melakukan unjuk rasa. Menurut Kepala Bagian Operasional Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Budiyanto, pengalihan arus sudah mulai dilakukan untuk menghindari penumpukan kendaraan.
"Di depan RRI sudah kami lakukan contra flow, dari depan Istana sampai depan RRI. Lalu juga di depan gedung DPR," kata Budiyanto saat dihubungi pada Selasa, 22 Maret 2016.
Kepadatan saat ini mulai memadati jalan tol arah DPR. Karena itu polisi merekayasa arus dari jalan tol fly over Senayan untuk kemudian dibelokkan ke kiri menuju Jalan Pemuda dan Lapangan Tembak. "Lalu yang dari pintu keluar tol yang di depan Polda akan kami arahkan ke Slipi Jaya," kata Budiyanto.
Menurut Budiyanto, rencananya pendemo hari ini akan menyampaikan aspirasinya di empat tempat yang berbeda, yakni di gedung DPR, Balai Kota, Istana, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Karena itu pihaknya juga akan mengamankan situasi arus kendaraan pada keempat titik tersebut.
"Yang di Balai Kota sama. Untuk kendaraan yang mengarah ke Senen dan Tugu Tani akan kami tutup nanti dialihkan ke Monas Timur, Jalan Perwira, Pasar baru, dan sebagainya," kata Budiyanto.
Kemudian dari arah Jalan Budi Kemulyaan, Jalan Medan Merdeka Barat dari arah Medan Merdeka Selatan akan diluruskan ke Jalan Thamrin atau dari Budi Kemulyaan akan diarahkan ke Medan Merdeka Barat. Untuk di Istana, arus lalu lintas dari Medan Merdeka Timur ke Medan Merdeka Utara akan ditutup dan dialihkan ke Jalan Perwira, Pasar Baru, dan sebagainya.
"Lalu untuk dari Jalan Perwira Raya itu akan kami tutup dan kami alihkan ke Harmoni. Pokoknya kalau di depan Istana terjadi kepadatan akan dilakukan contra flow, dari utara kita arahkan ke Medan Merdeka Barat. Dibagi dua," kata Budiyanto.
Pada unjuk rasa hari ini diperkirakan akan membawa massa lebih besar, yakni lebih dari 6.000 pendemo. Mereka menyampaikan aspirasi agar pemerintah membuat kebijakan untuk menutup aplikasi transportasi berbasis online berpelat hitam, seperti GrabCar dan Uber yang dianggap PPAD telah mengurangi pemasukan mereka.
DESTRIANITA K.
