TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok mengatakan Jalan Sudirman-Thamrin akan dilarang bagi pengendara roda dua setelah Pemerintah Provinsi melebarkan trotoar bagi pejalan kaki.
"Kalau kami lebarin trotoar sampai sepuluh meter, gak larang motor, kira-kira pengendara motor gak naik ke atas? Bisa naik kan," ujar Ahok, di Balai Kota Selasa, 26 April 2016.
Ahok mengatakan akan membenahi 48 lokasi trotoar yang ada di Jakarta. Jalur lambat di sepanjang Jalan Sudirman hingga Jalan M.H. Thamrin akan dihilangkan. Dia bakal membongkar separator jalan di tengah lalu akan memperluas jalur pejalan kaki dan taman di sisi kiri-kanan jalan.
Rencana itu disertai pengadaan bus-bus angkutan massal. Lebih lanjut akan dibicarakan secara teknis dengan Dinas Tata Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan. "Pokoknya ini mesti diskusi dulu, kita ada dewan transportasi Jakarta juga," ujar Ahok.
Ahok menargetkan transportasi umum pelan-pelan akan terurai dan lancar pada 2018. Tahun itu adalah waktu mulai beroperasinya mass rapid transit (MRT) dan light rapid transit (LRT) yang diperkirakan sudah jadi satu koridor. Jumlah bus Transjakarta pun diperkirakan sudah ideal. "Mau tak mau, penumpang mobil nantinya beralih ke angkutan massal," tutur Ahok pada kesempatan lain.
Salah satu upaya mengurangi kemacetan yang tengah dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah sterilisasi jalur bus way dan penambahan armada bus. Dengan adanya sterilisasi diharapkan frekuensi lalu lintas bus lebih lancar, sehingga masyarakat beralih ke kendaraan umum.
Kemacetan masih merupakan permasalahan yang menurut masyarakat perlu segera diselesaikan di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh populi center, sebanyak 23,5 persen responden beranggapan bahwa kemacetan merupakan isu yang perlu segera ditangani.
Permasalahan ini berada pada urutan pertama permasalahan di DKI. Di bawah kemacetan, harga bahan pokok yang tinggi berada di posisi kedua dengan persentase 20,8 persen. Di posisi ketiga dengan persentase 15,8 persen, pengangguran menjadi isu yang perlu segera diselesaikan. "Kemacetan, harga bahan-bahan pokok yang tinggi, dan jumlah pengangguran menjadi tiga masalah utama yang perlu mendapatkan penanganan dari pemprov," kata kata Peneliti Populi Center, Nona Evita, di kantornya, Jakarta Barat, Senin, 25 April 2016.
Untuk lima besar peringkat isu yang perlu diperhatikan masyarakat juga mengeluhkan mengenai biaya berobat (11,2 persen), dan biaya pendidikan dasar (7,5 persen). Di antara semua responden ini masih ada 0,5 persen responden yang mengaku tidak tahu.
Survei ini melibatkan 400 responden dengan pemilihan sample secara acak bertingkat atau multistage random sampling. Penelitian ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen. Surevei yang dilakukan dari 15 hingga 21 April ini dilakukan di 40 kelurahan yang tersebar di enam wilayah DKI Jakarta.
MAWARDAH NUR HANIFIYANI| AKMAL IHSAN HARIS (MAGANG)
