TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan moratorium reklamasi segera diselesaikan. Prinsipnya, kata Basuki, pemerintah tidak akan membatalkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
"Moratorium akan diselesaikan. Prinsipnya tidak ada pembatalan peraturan yang lama," kata Basuki yang biasa dipanggil Ahok di Balai Kota, Rabu, 27 April 2016.
Namun, Basuki mengatakan pemerintah akan tetap menghargai investor di lahan reklamasi tersebut. "Tapi kita tidak ingin diatur oleh investor. Harus kita yang mengatur aturannya," katanya.
Pemerintah, kata Basuki, berencana mencocokkan peraturan yang baru untuk menyamakan persepsi. Targetnya selesai di bawah enam bulan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kata dia, akan datang ke lokasi reklamasi untuk memeriksa kesesuaian analisis mengenai dampak lingkungan. "Agar dibuatkan berita acara untuk stop," ujarnya.
Gubernur Basuki menggelar rapat bersama pemerintah pusat di Istana Negara berkaitan dengan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta, Rabu, 27 April 2016. Proyek reklamasi Teluk Jakarta menjadi polemik setelah tertangkapnya anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 31 Maret 2016.
KPK menangkap Sanusi atas dugaan suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Akibatnya, DPRD menghentikan pembahasan rancangan peraturan ini dan berdampak pada penghentian proyek reklamasi.
Bersama dengan Sanusi, KPK juga menangkap bos PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. Ariesman diduga memberi suap untuk memperlancar pembahasan raperda di DPRD DKI Jakarta.
Belakangan, Gubernur Basuki menyerahkan kewenangan reklamasi kepada pemerintah pusat. "Biar pusat yang ambil alih nih, sekarang untuk mempertemukan, mencocokkan sinkronisasi antara kelautan, tata ruang, kan di Kementerian Kemaritiman," katanya, pekan lalu.
ARKHELAUS
