TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengajukan banding ke Mahkamah Agung atas kekalahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait dengan gugatan warga Bidara Cina dalam proyek inlet sodetan Kali Ciliwung. Yusril Ihza Mahendra yang menjadi salah satu kuasa hukum warga Bidara Cina mempersilakan pemerintah mengambil langkah hukum itu.
Yusril mengatakan kekalahan pemerintah itu menunjukkan Pemprov DKI melakukan kesalahan dari segi hukum. Keputusan pengadilan ini bisa menjadi pelajaran bagi Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, agar tidak petantang-petenteng menantang orang ke pengadilan. "Belum tentu dia bisa menang," ucap Yusril di kantor pengacara Ihza & Ihza Law Firm, Jakarta, Kamis, 28 April 2016.
Baca: Kalah di PTUN Soal Bidara Cina, Ahok: Kami Akan Banding
Menurut Yusril, dia tidak turun langsung menangani proses hukum lahan Bidara Cina. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada pengacara di lembaga bantuan hukum Partai Bulan Bintang. Dia cukup memberi arahan kepada para juniornya. "Kecuali Ahok datang ke pengadilan, saya turun, saya hadapi," ujarnya dengan nada menantang.
Sebelumnya, warga Bidara Cina melayangkan gugatan kepada Pemprov DKI yang terdaftar dalam nomor register 59/G/2016/PTUN. Mereka menggugat Surat Keputusan Gubernur Nomor 2779 Tahun 2015 tentang Perubahan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur.
Beberapa poin gugatan mempermasalahkan penerbitan SK yang dilakukan tanpa konsultasi publik, sehingga dinilai merugikan warga Bidara Cina yang terdampak. Selain itu, tidak adanya informasi mengenai perubahan SK. Gubernur juga tidak mengumumkan peta lokasi pembangunan sebagaimana disebutkan dalam SK. Perubahan luas inlet, dari 6.095,94 meter persegi menjadi 10.357 meter persegi, berikut batas-batasnya juga tidak dijelaskan kepada warga Bidara Cina.
Baca: Soal Luas Sodetan Ciliwung, Ahok Serahkan ke Pusat
Ahok sendiri tidak banyak menanggapi kekalahan Pemprov DKI tersebut. Dia hanya menegaskan, proyek sodetan itu akan tetap dilanjutkan, karena sodetan menjadi solusi agar banjir tidak lagi melanda Jakarta.
FRISKI RIANA
