Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

FEATURE: Suara Nelayan dan Rayuan Pulau Palsu

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Anak-anak yang tinggal di Pemukiman Nelayan Muara Angke menonton film dokumenter Rayuan Pulau Palsu di Jakarta Utara, 30 April 2016. Film ini diawali oleh pemandangan kota Jakarta dan Pelabuhan Muara Angke. Tempo/Rezki
Anak-anak yang tinggal di Pemukiman Nelayan Muara Angke menonton film dokumenter Rayuan Pulau Palsu di Jakarta Utara, 30 April 2016. Film ini diawali oleh pemandangan kota Jakarta dan Pelabuhan Muara Angke. Tempo/Rezki
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kampung Nelayan Muara Angke riuh, Sabtu malam, 30 April 2016. Malam itu mereka disuguhkan layar tancap. Tapi kali ini yang disuguhkan bukan film-film di bioskop melainkan film dokumenter berjudul Rayuan Pulau Palsu.

Sesekali suara teriakan dari anak-anak di Kampung Nelayan, Muara Angke, Jakarta Utara itu terdengar tiap tokoh yang muncul dalam film itu mereka kenali. "Sejak tahun enam puluh lima (1965) saya sudah menjadi nelayan," kata Ilyas, dalam film itu.

Kakek 67 tahun ini tinggal di tepi laut Muara Angke. Ia sehari-hari melaut di Teluk Jakarta. Ilyas mengeluh karena sejak ada proyek reklamasi, pendapatannya menurun. Air laut juga tak sebening dulu, kini kecoklatan bercampur lumpur.

Film berdurasi satu jam ini merekam persoalan reklamasi Teluk Jakarta. Dimulai dari suasana pelelangan ikan di Muara Angke, pasar olahan ikan, hingga kehidupan nelayan sebelum dan sesudah dibangun reklamasi.

"Kalau dulu saya sampai berantem cari ikan di sini, nelayan berebut lokasi," kata dia saat berlayar sekitar 1 mil dari pelabuhan. Setiap kali melaut sehari-semalam, Ilyas dulu membawa 20 kilogram ikan. Namun, ia kini hanya mendapat dua ekor ikan gabus, beratnya sekitar 2 kilogram.

Film ini juga membeberkan rancangan hunian ala Pluit City yang diiklankan di YouTube. Lalu, cuplikan para nelayan yang berdemo di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Ada pula kasus tolak reklamasi yang dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Klimaksnya saat Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan anggota DPRD DKI Mohamad Sanusi dan bos Agung Podomoro Land sebagai tersangka dugaan suap peraturan reklamasi.

Bimo Rizky Nuryadin, salah satu penonton, mengatakan senang melihat film ini. "Apalagi bagian segel pulaunya," kata anak 12 tahun ini. Kakeknya adalah nelayan. Bimo suka tinggal di Muara Angke, ia tak ingin digusur ke tempat lain.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sutradara Rayuan Pulau Palsu, Rudi Purwo Saputro, mengatakan film ini dibuat sekitar 2,5 bulan. Rudi adalah kamerawan di komunitas film Watch Doc. Ia ditantang menggarap film ini oleh para pendiri Watch Doc. "Awalnya kami riset tentang reklamasi, lalu wawancara dengan warga untuk mendapatkan cerita dari mereka."

Menurut Rudi, sebetulnya film sudah selesai saat penangkapan Mohamad Sanusi, eks politikus Partai Gerindra yang menjadi tersangka suap reklamasi. Tetapi, mereka harus memasukkan cuplikan itu di dalam film.

Produser film ini, Randy Hernando, juga tak menyangka Sanusi bakal ditangkap KPK sehubungan dengan reklamasi. "Kami sudah punya gambaran mau bikin apa, tapi model film ini cinema verite yang bercerita, jadi kami kumpulkan dulu bahannya baru kami susun."

Ia menjelaskan, judul Rayuan Pulau Palsu sebenarnya adalah plesetan dari Rayuan Pulau Kelapa. Kata 'rayuan' juga berhubungan dengan kasus dugaan korupsi Sanusi. "Bahwa pulau ini mempunyai magnet yang kuat bagi siapa saja yang mudah disuap," katanya.

Film ini berikutnya masih diputar dengan konsep nonton bareng. "Kami ingin penetrasinya sebanyak mungkin," kata Randy. "Kami sepakat melakukan nobar di kampung-kampung, kampus, dan tempat-tempat pembuatan film."

Watch Doc ingin menyebarluaskan pemahaman bahwa reklamasi bukan cuma masalah Jakarta, tetapi Indonesia. Sebab, ada banyak reklamasi yang sedang dikerjakan dan direncanakan di Indonesia.

REZKI ALVIONITASARI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rini Soemarno Klaim Reklamasi Pelabuhan Benoa Tak Ada Masalah

10 September 2019

Menteri BUMN Rini Soemarno saat meninjau proyek stasiun LRT di Stasiun Harjamukti, Cibubur, Jakarta Timur, Jumat 23 Agustus 2019. Foto/istimewa
Rini Soemarno Klaim Reklamasi Pelabuhan Benoa Tak Ada Masalah

Menteri BUMN Rini Soemarno mengklaim proyek penataan kawasan atau reklamasi Pelabuhan Benoa sudah berjalan sesuai koridor.


Alasan Anies Terbitkan IMB Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi

14 Juni 2019

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau penyegelan di pulau reklamasi D di Teluk Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018. Anies menyegel 900 bangunan di rulau reklamasi D karena tidak memiliki izin. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Alasan Anies Terbitkan IMB Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi

Gubernur DKI Anies Baswedan menjelaskan alasannya menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan ratusan bangunan di area Pantai Maju (Pulau D) proyek reklamasi


Begini Aktivitas di Ruko Pulau Reklamasi Jakarta

13 Juni 2019

Kondisi pulau D reklamasi pasca Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah namanya menjadi Kawasan Pantai Maju, Senin, 3 Desember 2018. TEMPO/M Yusuf Manurung
Begini Aktivitas di Ruko Pulau Reklamasi Jakarta

Ruko-ruko di Pulau D atau Pantai Maju di wilayah pulau reklamasi tampak sepi aktivitas.


Proyek Jembatan Pulau Reklamasi, Apa Saja Rekomendasi Teknisnya?

27 Februari 2019

Warga berjalan di atas bambu yang dijadikan sebagai jembatan di Pantai Dadap, yang telah mengering airnya di Tangerang, Banten, 25 April 2016. Air pantai tersebut telah mengering akibat dari reklamasi pembangunan pulau buatan. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Proyek Jembatan Pulau Reklamasi, Apa Saja Rekomendasi Teknisnya?

Kadin Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Slamet Budi Mulyanto mengatakan telah mengoreksi konstruksi jembatan ke pulau reklamasi.


Kajian Tanggul Laut Libatkan Ahli dari Belanda, Korea dan Jepang

11 Desember 2018

Menteri Bambang Brojonegoro bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno saat melakukan peninjauan pembangunan tanggul laut National Capital Integrated Coast Development (NCICD) di kawasan Cilincing, Jakarta, 8 Desember 2017. Proyek pembangunan tanggul laut ini ditargetkan rampung pada tahun 2020 mendatang. Tempo/Ilham Fikri
Kajian Tanggul Laut Libatkan Ahli dari Belanda, Korea dan Jepang

Staf Khusus Menteri PUPR, Firdaus Ali, mengklaim groundbreaking National Capital Integrated Coastal Development atau tanggul laut mulai tahun 2020.


3 Pulau Reklamasi Dikuasai DKI, Anies Baswedan Siapkan Nama Baru

24 November 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau salah satu kawasan di pulau reklamasi Teluk Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018. Anies juga menyegel lahan pulau C walau belum ada bangunan atau aktivitas pembangunan. ANTARA/Dhemas Reviyanto
3 Pulau Reklamasi Dikuasai DKI, Anies Baswedan Siapkan Nama Baru

Anies Baswedan akan mengumumkan nama baru dari tiga pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta.


Anies Baswedan Tugaskan Jakpro Kelola Reklamasi, Dinilai Prematur

24 November 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau penyegelan di pulau reklamasi D di Teluk Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018. Anies menyegel 900 bangunan di rulau reklamasi D karena tidak memiliki izin. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Anies Baswedan Tugaskan Jakpro Kelola Reklamasi, Dinilai Prematur

Gubernur Anies Baswedan menugaskan Jakarta Propertindo mengelola tiga pulau meski belum ada Perda Reklamasi Teluk Jakarta.


DPRD DKI Ingatkan Anies Dua Poin Raperda Reklamasi, Soal Apa?

3 Oktober 2018

Dua pimpinan DPRD DKI mengembalikan dokumen raperda reklamasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sela-sela acara peluncuran program OK-Otrip di Balai Kota DKI, 14 Desember 2017. Tempo/Friski Riana
DPRD DKI Ingatkan Anies Dua Poin Raperda Reklamasi, Soal Apa?

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan ada 2 poin perlu diperhatikan Pemprov DKI Jakarta soal revisi raperda reklamasi.


DPRD DKI Minta Revisi Raperda Reklamasi Rampung Tahun Ini

2 Oktober 2018

Menurut Saefullah saat memenuhi panggilan, KPK bertanya terkait kasus suap dalam Raperda Reklamasi.
DPRD DKI Minta Revisi Raperda Reklamasi Rampung Tahun Ini

Ada dua raperda yaitu zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil (RZWP3K, serta raperda kawasan pantura.


Nasib 4 Pulau Reklamasi, Marco: Tunggu Kajian Dampak Lingkungan

29 September 2018

Arsitek Marco Kusumawijaya. TEMPO/Charisma Adristy
Nasib 4 Pulau Reklamasi, Marco: Tunggu Kajian Dampak Lingkungan

Ketua TGUPP jelaskan hasil kajian akan berikan kisi-kisi ilmiah tentang masa depan pulau-pulau reklamasi yang terlanjur ada.