TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno, mengaku tidak keberatan dengan pungutan yang dibebankan saat fit and proper test PDIP. Menurut dia, pungutan tersebut wajar apalagi uji kelayakan dan kepatutan ini turut menggandeng institusi lain.
"Setuju banget, karena itu ngelibatin pihak ketiga, ada HIMSI kan himpunan psikolog yang dilibatkan," kata Sandiaga saat ditemui di Kelurahan Meruya Utara, Jakarta, Minggu, 15 Mei 2016.
Menurut Sandiaga, fit and proper test PDIP telah dilakukan secara sistematis. Ia pun mengapresiasi langkah-langkah yang diambil tim berlambang banteng ini. Bahkan tak tanggung-tanggung partai tersebut juga memanggil sosiolog dan psikolog untuk memeriksa bakal calon.
Dengan jumlah pendaftar yang banyak, Sandiaga tidak merasa heran dengan adanya pungutan ini. Apalagi jika pihak PDIP sampai memanggil pihak luar. Menurut dia, biaya ini tentunya akan berat jika harus ditanggung sepenuhnya oleh partai. "Itu merupakan kebijakan dari PDIP sendiri untuk kita yang menanggung," ujar Sandiaga.
Dalam fit and proper test PDIP ditagih biaya administrasi sebesar Rp 5 juta. Beberapa calon mundur dengan biaya ini. PDIP berdalih ini untuk membayar biaya psikolog yang datang.
Menurut Sandiaga, untuk menyewa tim penilai tentunya juga membutuhkan biaya. Karena itu, menurut politikus Partai Gerindra itu wajar jika PDIP meminta pungutan biaya. Namun, ia berharap pungutan ini disosialisasikan di awal sehingga tidak mengundang protes. "Jadi saya rasa itu wajar, kalau disosialisasikan lebih awal mungkin enggak jadi masalah," ucapnya.
Selain Sandiaga, calon lain yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan ini adalah Muhamad Idrus, Yusril Ihza Mahendra, Sandiaga Uno, Abraham Lunggana, dan Hasnaeni Moein. Tes ini terbagi dalam dua tahap, yaitu psikotes dan wawancara terhadap para bakal calon.
Dari 34 bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nantinya hanya ada 26 orang yang akan lolos. Dari hasil fit and proper test, PDIP kemudian akan menjaring lima orang yang akan diseleksi lebih lanjut oleh DPP PDIP.
MAWARDAH NUR HANIFIYANI