TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan membentuk Unit Pelayanan Gratifikasi (UPG). "Ini adalah komitmen kami untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, produktif, efisien, dan efektif. Nanti akan dilanjutkan lagi dengan sistem," kata Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, Senin, 23 Mei 2016.
Menurut Benyamin, ia dan Wali Kota Airin Rachmi Diany sudah mengikuti pembekalan tentang gratifikasi selama dua hari di Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembekalan ini direncanakan akan dilanjutkan pejabat eselon satu sampai empat.
"Nanti, selain saya dan Ibu Wali Kota, akan dilanjutkan pembekalan gratifikasi ini kepada semua kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan anggota Dewan Perwakikan Rakyat Daerah di Kota Tangsel," ujarnya.
Benyamin juga mengatakan pihaknya sudah membentuk Unit Pelayanan Gratifikasi dengan menyediakan kotak laporan di lantai bawah gedung Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk digunakan siapa saja.
"Kotak tersebut bisa digunakan untuk menaruh laporan siapa saja, baik pegawai maupun kepala SKPD, di seluruh kalangan Pemerintah Kota Tangsel yang telah menerima gratifikasi," ia menjelaskan.
Benyamin mencontohkan, apabila ada pegawai Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang menerima suap atau gratifikasi lain, mereka bisa membuat laporan, lalu memasukkannya ke kotak yang sudah disediakan.
"Misalnya pegawai Pemkot Tangsel mendapat gratifikasi berupa korek api atau handphone, nanti lapor saja, dan laporannya masukan ke kotak, nanti setelah dilaporkan akan dipanggil inspektorat," katanya.
Bila pegawai pemerintah Tangerang Selatan mendapat suatu barang yang nilainya mahal, ujar Benyamin, diharapkan agar melapor. Jika ada gratifikasi yang kemudian dilaporkan sebelum 30 hari masa kerja, pegawai tersebut tidak akan terkena proses hukum.
MUHAMMAD KURNIANTO
