Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saat Ahok Masuk Daftar Hitam Warga Jakarta Utara  

image-gnews
Warga berdemonstrasi menolak Reklamasi Pantai Utara Jakarta di depan PTUN Jakarta, 7 April 2016. Mereka tergabung dalam Forum Kerukunan Masyarakat Muara Angke dan Komunitas Nelayan Tradisional. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo.
Warga berdemonstrasi menolak Reklamasi Pantai Utara Jakarta di depan PTUN Jakarta, 7 April 2016. Mereka tergabung dalam Forum Kerukunan Masyarakat Muara Angke dan Komunitas Nelayan Tradisional. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo.
Iklan

TEMPO.COJakarta - Presidium Jaringan Masyarakat Koja Tolak Penggusuran menolak kedatangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ke Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Kamis, 26 Mei 2016.

Ahok seharusnya meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Tahap II di Jalan Inspeksi RW 08 Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kamis pagi. Ruang publik ini dibangun PT Indofood Sukses Makmur. Namun Ahok diwakili Djarot Saiful Hidayat, Wakil Gubernur DKI, untuk mengikuti acara ini.

Baca juga:
Heboh Kontribusi Reklamasi: Tiga Skenario Nasib Ahok
TERUNGKAP: Artis KDI Ini Ternyata Pencuri 43 Mobil Rental!

Sejak dua hari lalu, Jaringan Masyarakat Koja menolak kedatangan Ahok dengan cara menggelar demonstrasi di lokasi RPTRA. Mereka mengirim surat kepada Kepala Kepolisian Sektor Koja dan Kepala Unit Intelijen dan Keamanan berisi pemberitahuan rencana demonstrasi.

"Kami adalah aliansi masyarakat di wilayah Kecamatan Koja, Jakarta Utara, yang selalu menjunjung tinggi semangat keadilan dan kemanusiaan yang beradab bagi masyarakat di mana pun, khususnya di wilayah Kecamatan Koja," begitu isi surat yang ditandatangani Ketua Presidium, Herdanus T.

Surat ini adalah pernyataan sikap aliansi tersebut menolak kedatangan Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta. Tuntutan demonstrasi mereka tercetak dengan huruf kapital: TOLAK AHOK!!

Seratusan rombongan pendemo batal berteriak di depan Ahok karena bukan Ahok yang memenuhi undangan acara itu, melainkan Wakil Gubernur Djarot. "Tadi pagi kami tanya panitia, katanya yang datang Pak Djarot. Akhirnya kami hanya menonton acaranya," kata Herdanus saat dihubungi Tempo, Kamis, 26 Mei.

Ia mengatakan masyarakat tidak menolak kedatangan Djarot. "Karena kami hanya tidak suka pribadi Ahok, bukan Pemda DKI," kata Herdanus. Ia menjelaskan, masyarakat juga tidak menentang pembangunan RPTRA yang bermanfaat untuk anak-anak.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Herdanus mengatakan komunitas ini anti terhadap penggusuran secara sewenang-wenang. Mereka juga tak suka dengan gaya berbicara Ahok yang angkuh dan sombong. 

Menurut dia, jaringan masyarakat Koja juga tak suka dengan cara Ahok memimpin dan memperlakukan bawahannya. "Dia marahin bawahannya di depan orang banyak. Kenapa tidak dipanggil ke ruangannya dengan baik-baik?" ucap guru sekolah anak jalanan di Yayasan Himpunan Pemerhati Masyarakat Marginal Kota.

Baca juga:
TERKUAK: Penyanyi KDI Pencuri 43 Mobil, Ternyata Playboy 
Lulu Tobing Gugat Cerai Trah Cendana, Ini Reaksi Keluarga

Herdanus mengatakan Ahok suka langsung marah jika menemui kesalahan di lapangan. "Kami adalah bagian dari Aliansi Masyarakat Jakarta Utara. Tuntutan kami sama seperti waktu kami berdemo di KPK," kata pria berusia 57 tahun ini.

Pada Selasa, 3 Mei 2016, Aliansi Masyarakat Jakarta Utara berdemo di Balai Kota. Mereka menolak kebijakan Ahok terkait penggusuran dan reklamasi pulau. 
 
Sebelumnya, ribuan nelayan di pesisir Jakarta berunjuk rasa memprotes keputusan Ahok yang mengizinkan proyek reklamasi. Mereka bahkan menggugat ke pengadilan tata usaha negara. 

REZKI ALVIONITASARI

Baca juga:
Heboh Kontribusi Reklamasi: Tiga Skenario Nasib Ahok
TERUNGKAP: Artis KDI Ini Ternyata Pencuri 43 Mobil Rental!

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

22 jam lalu

Kreator Konten, Galih Loss. Foto: Instagram.
Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.


Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

10 hari lalu

Suasana pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.


JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

12 hari lalu

Foto udara suasana proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 23 Februari 2023. Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman


Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

19 hari lalu

Thomas Umbu Pati. antaranews.com
Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku


Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

22 hari lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN


Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

30 hari lalu

Jakarta Banjir, Heru Budi Minta Maaf: Mohon Dimaklumi
Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.


Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

30 hari lalu

Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang (tengah kemeja kuning) saat hendak meninggalkan ruang persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 20 Maret 2024. Foto: ANTARA/Fathnur Rohman
Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.


Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

31 hari lalu

Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, 26 Februari 2024. ANTARA/HO-Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR
Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

Otorita IKN mendatangi warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Otorita IKN menyebut kedatangannya sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dan warga di bulan Ramadan.


Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

32 hari lalu

Kondisi terkini Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie di Palu, Sulawesi Tengah, yang terdampak gempa dan tsunami. Pagi ini, Rabu, 10 Oktober 2018, bandara itu sudah beroperasi kembali dan didarati pesaeat komersial. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.


Disebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah

34 hari lalu

Foto udara pemukiman warga adat Suku Balik yang berdekatan dengan proyek pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. REUTERS/Willy Kurniawan
Disebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah

Syafran membantah Badan Bank Tanah berupaya menggusur warga Penajam Paser Utara demi kepentingan Ibu Kota Nusantara (IKN).