TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono sempat ditegur oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut pemerintah DKI Jakarta memiliki simpanan terbesar, Rp 13,9 triliun, di bank umum.
Teguran tersebut, kata Heru, disampaikan melalui pesan WhatsApp seusai Jokowi menyampaikan paparannya dalam Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Grand Sahid Jaya, Kamis 4 Agustus 2016. Dalam acara tersebut dihadiri oleh seluruh kementerian terkait serta seluruh kepala daerah se Indonesia.
"Pak Gubernur tanya, kenapa sampai simpan uang begitu banyak uang di bank," kata Heru menirukan ucapan Ahok saat dijumpai di ruangannya, Balai Kota, Kamis, 4 Agustus 2016.
Heru membenarkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki anggaran sebesar itu. Namun, Heru menyebutkan uang tersebut bukanlah anggaran yang tidak terpakai. Heru sempat heran mendengar laporan tersebut, kemudian ia langsung menjelaskannya kepada Ahok.
"Gubernur saja yang setiap hari bersama-sama dengan kami tanya. Jelas saja Pak Gubernur tanya, orang tulisannya simpanan di bank umum," kata Heru.
Heru menjelaskan kepada Ahok bahwa ada kesalahan penamaan kolom tabel yang menempatkan angka Rp 13,9 triliun tersebut. Menurut Heru, seharusnya Kemenkeu menamainya dengan saldo Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Setelah menjelaskan duduk perkaranya, Ahok meminta Heru untuk berkirim surat kepada Kementerian Keuangan untuk menjelaskan uang Rp 13,9 triliun yang sempat disindir oleh Jokowi. "Terus kami (BPKAD) diperintahkan buat surat ke Kemenkeu untuk jelaskan mengapa ada saldo Rp 13 triliun itu," kata Heru.
Heru mengestimasi kebutuhan belanja modal dan pegawai per bulannya sebesar Rp 5-5,5 triliun. Anggaran tersebut belum termasuk biaya telepon, air, listrik, dan internet Pemprov DKI Jakarta yang jumlahnya sebesar Rp 2,7 triliun tiap bulannya. Kalau ia estimasi belanja modal Rp 5 triliun tiap bulannya dan disiapkan untuk tiga bulan ke depan, maka jumlah tersebut dinilai wajar.
LARISSA HUDA
