TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengklaim proses pelelangan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) akan berjalan secara adil, meskipun ada nama salah satu perusahaan milik Menteri Koordinator Kemaritiman Luhur Binsar Pandjaitan. Perusahan yang dimaksud adalah PT Toba Sejahtra.
PT Toba Sejahtra merupakan salah satu anggota konsorsium perusahaan asal Swedia, yaitu Kapsch. Meski sudah ikut lelang dan uji coba sejak 2014, Ahok mengatakan tetap menggunakan skema baru bagi perusahaan yang ikut lelang ERP, termasuk perusahaan milik Luhut.
"Kami terbuka. Kan kami patokannya bukan perusahaan dia. Kami patokannya kan standar yang luar negeri, Eropa. Kalau dia enggak gandeng dengan Eropa, kami enggak mau terima. Enggak bisa," kata Ahok di Balai Kota, Kamis, 4 Agustus 2016.
Dalam skema terbaru, Ahok mengaku enggan menyerahkan pengoperasian ERP kepada swasta. Menurut dia, sebaiknyaERP dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dengan dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi DKI, masalah tarif dapat lebih fleksibel.
"Skema berubah. Kamu mau mereka enggak kuasai ERP. Kalau dulu kan dia mungut duit bagi sama kita, kalau sekarang saya enggak mau. Saya maunya kami beli putus saja. Duit buat kami aja," kata Ahok.
Ahok mengatakan, jika diserahkan seluruhnya kepada pengembang, ia khawatir pengembang hanya akan mengejar keuntungan semata. Dengan begitu, dalam ERP ini ia ingin membeli alat yang nanti pembayarannya dilakukan secara bertahap kepada perusahaan yang memenangkan lelang tadi.
"Saya enggak mau pakai APBD. Jadi duit (pelunasan) itu kami cicil ke dia aja. Iya dong, mau dong. Kalau dia enggak mau, ya biar aja," katanya.
Ahok sudah memerintahkan Dinas Perhubungan untuk melakukan lelang pengadaan peralatan ERP. Lelang ini dapat dilakukan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau langsung di bawah Dinas Perhubungan. Selain Kapsch, perusahaan yang berminat adalah Q-free. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan asal Norwegia yang telah menerapkan ERP di negaranya.
LARISSA HUDA