Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gusur Glodok, Ahok Sebut Wali Kota Jakbar Mirip Centeng  

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendi mengitari halaman Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di rumah susun Pesakih, Jalan Daan Mogot, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, 5 Maret 2016. TEMPO/Rezki Alvionitasari
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendi mengitari halaman Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di rumah susun Pesakih, Jalan Daan Mogot, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, 5 Maret 2016. TEMPO/Rezki Alvionitasari
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku telah menegur Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi terkait dengan campur tangan Pemerintah Kota Jakarta Barat dalam rencana penggusuran puluhan bangunan di belakang Glodok Plaza.

"Saya sudah telepon Wali Kota, 'Kamu tidak boleh ikut campur'," kata Ahok di rumah susun Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur, Selasa, 23 Agustus 2016.

Ahok menuturkan, seharusnya pemerintah kota tidak perlu menertibkan penggusuran di sana meski memiliki kewenangan untuk melakukan itu. Namun, untuk kasus di RW 02 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, tidak seharusnya pemerintah kota turun tangan karena tidak ada hubungannya dengan rencana normalisasi sungai.

Ahok juga tidak mengetahui apa alasan Anas turun tangan dalam masalah itu. "Saya bilang, lu jadi centeng ya?" ujarnya.

Pemerintah Kota Jakarta Barat diketahui ikut campur dengan mengeluarkan surat peringatan kepada warga untuk segera mengosongkan bangunannya. Surat peringatan pertama keluar pada 21 Juli 2016. Sedangkan SP III dikeluarkan pada 18 Agustus 2016 dan jatuh tempo kemarin.

Warga RW 02 di RT 05, 07, dan 09, kemarin sempat merasa resah hingga berkumpul untuk bersama-sama menolak kedatangan Satuan Polisi Pamong Praja yang hendak melakukan pembongkaran bangunan milik mereka. Padahal penggusuran itu bukanlah untuk kepentingan publik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Effendi Hidayat, Ketua RT 07 RW 02 Mangga besar, menjelaskan sejumlah bangunan di lahan seluas 3.190 meter persegi itu dilelang oleh Gunarto Kerta Djaja tanpa sepengetahuan penghuni pada 2015. Ada tiga pemenang lelang, yakni Deepak Rupo Chugani, Dilip Rupo Chugani, dan Melissa Angryanto.

Padahal, menurut dia, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2010 yang mengharuskan adanya pengumuman di lokasi keberadaan lahan tersebut. "Harusnya mereka mensosialisasikan dasar hukum karena kami masih merasa Peraturan Menteri Keuangan sangat kuat dan kami mempertahankan lahan karena peraturan itu," ujarnya kemarin.

Sejumlah kejanggalan turut dirasakan penduduk yang tinggal di tempat itu. Ming Ming, 34 tahun, warga RT 09, mengaku tidak mengenal pihak yang menjual lahannya. Sebab, pemilik tanah itu sebelumnya adalah Lie Kian Hong. Dia baru tahu lahan itu sudah dipindah tangan dari tuan tanah sebelumnya kepada Gunarto.

Menurut Ahok, Pemerintah Kota Jakarta Barat semestinya tidak boleh mengeluarkan surat peringatan. Ia juga mengimbau agar pihak swasta turut memberikan uang kerohiman dan melakukan negosiasi dengan warga. "Kalau enggak bisa nego, jangan pakai Wali Kota keluarin SP I, SP II. Kamu neken orang dong?" tuturnya.

FRISKI RIANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

3 hari lalu

Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, 26 Februari 2024. ANTARA/HO-Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR
Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

Otorita IKN mendatangi warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Otorita IKN menyebut kedatangannya sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dan warga di bulan Ramadan.


Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

5 hari lalu

Kondisi terkini Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie di Palu, Sulawesi Tengah, yang terdampak gempa dan tsunami. Pagi ini, Rabu, 10 Oktober 2018, bandara itu sudah beroperasi kembali dan didarati pesaeat komersial. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.


Disebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah

7 hari lalu

Foto udara pemukiman warga adat Suku Balik yang berdekatan dengan proyek pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. REUTERS/Willy Kurniawan
Disebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah

Syafran membantah Badan Bank Tanah berupaya menggusur warga Penajam Paser Utara demi kepentingan Ibu Kota Nusantara (IKN).


Terkini Bisnis: Penjelasan NGO dan OIKN Atas Sengkarut 'Penggusuran' Warga, Bos Lion Group Angkat Bicara

7 hari lalu

Foto udara pemukiman warga adat Suku Balik yang berdekatan dengan proyek pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. REUTERS/Willy Kurniawan
Terkini Bisnis: Penjelasan NGO dan OIKN Atas Sengkarut 'Penggusuran' Warga, Bos Lion Group Angkat Bicara

Berita terkini ekonomi bisnis hingga Kamis sore ini antara lain 'penggusuran' warga RT 05 Pemaluan, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.


Nasib Warga di IKN, Kena Praktik ala Kolonial hingga Terancam Digusur

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Nasib Warga di IKN, Kena Praktik ala Kolonial hingga Terancam Digusur

KPA menyoroti surat Badan Bank Tanah kepada warga yang bermukim di Ibu Kota Nusantara atau IKN


Sengkarut 'Penggusuran' Warga di IKN, Ini Kata NGO dan OIKN

7 hari lalu

Foto udara pemukiman warga adat Suku Balik yang berdekatan dengan proyek pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. REUTERS/Willy Kurniawan
Sengkarut 'Penggusuran' Warga di IKN, Ini Kata NGO dan OIKN

Surat yang minta Warga Pemaluan di kawasan IKN membongkar rumah mereka menjadi sorotan. OIKN berjanji bedah rumah warga yang tak sesuai master plan.


Terpopuler: Menteri ESDM Sebut Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang, Sri Mulyani Sebut Anggaran Bansos 2024 Melonjak 135 Persen

8 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif usai menghadiri Indonesia EBTKE Conex 2023 di ICE BSD, Tangerang, Rabu, 12 Juli 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Terpopuler: Menteri ESDM Sebut Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang, Sri Mulyani Sebut Anggaran Bansos 2024 Melonjak 135 Persen

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sudah mencabut 2.051 Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak 2022.


Rencana Penggusuran Warga Pemaluan Demi IKN, Amnesty Internasional: Ke Mana Perginya Janji Pemerintah?

9 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Rencana Penggusuran Warga Pemaluan Demi IKN, Amnesty Internasional: Ke Mana Perginya Janji Pemerintah?

Warga Pemaluan Kaltim sempat didesak untuk membongkar rumah, dulu pemerintah janji tidak akan menggusur demi IKN.


Penggusuran Warga di Sekitar IKN, Politikus PDIP: Jangan Sekali-kali Menindas, Menyepelekan..

10 hari lalu

Foto udara pemukiman warga adat Suku Balik yang berdekatan dengan proyek pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. REUTERS/Willy Kurniawan
Penggusuran Warga di Sekitar IKN, Politikus PDIP: Jangan Sekali-kali Menindas, Menyepelekan..

Sejumlah anggota DPR mempertanyakan penggusuran warga di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur ke Kepala Otorita IKN Bambang Susanto.


Kronologi Gagalnya Penggusuran Warga Pemaluan Kaltim untuk Bangun IKN Nusantara

10 hari lalu

Pemandangan umum pembangunan bendungan Intake Sepaku, yang akan memasok air bersih untuk ibu kota baru Indonesia yang diproyeksikan Ibu Kota Negara Nusantara, di Sepaku, provinsi Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. Masyarakat Adat Balik Menolak Penggusuran Situs-Situs Sejarah Leluhur, Menolak Program Penggusuran Kampung di IKN dan Menolak Relokasi. REUTERS/Willy Kurniawan
Kronologi Gagalnya Penggusuran Warga Pemaluan Kaltim untuk Bangun IKN Nusantara

Akhir-akhir ini ramai dibincangkan soal warga Pemaluan, Kalimantan Timur yang terancam digusur oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Seperti apa kronologinya?