TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pelaksana Harian Pusat Dokumentasi Sastra H.B Jassin (PDS HB Jassin) Ariany Isnamurti mempertanyakan alasan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang tidak lagi mengucurkan dana hibah kepada PDS. Padahal dana yang diberikan pemerintah, kata Ariany, dapat digunakan untuk biaya pemeliharaan koleksi sastra di PDS.
“Mendokumentasi dan membayar karyawan minimal Rp 1,2 miliar dalam satu tahun. Perawatan itu bukan sekadar fisik, tapi pelestarian naskah,” kata Ariany di gedung PDS HB Jassin yang berlokasi di wilayah Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta, Jumat, 26 Agustus 2016.
Menurut Ariany, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta tidak lagi memberikan dana hibah untuk pengoperasian PDS sejak tahun ini. Alasannya, dana hibah tidak dapat diberikan terus-menerus lantaran PDS bukan lembaga naungan pemerintah.
Padahal, PDS membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk menjaga koleksi sastra agar tidak rusak. Animo masyarakat pun baik mengingat masih ada anak muda, khususnya mahasiswa mencari informasi seputar karya sastra dan kisah hidup pengarangnya. Bahkan, beberapa wisatawan kerap kali berkunjung. Mereka berasal Australia, Jepang, Jerman, Prancis, dan Singapura. Lembaga ini pun terbuka untuk umum setiap Senin-Jumat pukul 09.00-15.00 WIB.
“PDS ini lembaga nirlaba yang mendokumentasikan hasil karya pemikiran pengarang dan itu harus didukung oleh pemerintah, karena menjadi salah satu aset yang luar biasa. "Di luar negeri, apresiasinya kepada kebudayaan cukup tinggi, sedangkan kita, kapankah pemerintah menganggap itu penting. Mimpinya Pak Jassin mau PDS menjadi satu-satunya pusat data dan informasi sastra,” ujar Ariany.
Pada 2015, PDS memperoleh dana dari pemerintah sebesar Rp 280 juta. Namun, angka itu lebih kecil ketimbang proposal yang diajukan, yakni Rp 1,2 miliar. Ariany mengklaim, kondisi seperti itu dirasakan setelah Presiden Joko Widodo tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Pak Jokowi sempat berkunjung ke sini pada 2012. Waktu itu saya diberitahu Jumat malam. Pak Jokowi memberi pesan untuk digitalisasi (koleksi), tapi tetap mempertahankan manual (arsip fisik),” jelasnya.
Hingga saat ini, koleksi sastra yang terdaftar adalah 21.300 buku fiksi, 17.700 buku non fiksi, 475 referensi, 875 naskah atau buku drama, 870 biografi pengarang, 130.534 kliping, 690 foto pengarang, 789 skripsi dan disertasi, 742 rekaman suara, dan 25 video kaset rekaman gambar.“Ada sekitar 300 ribu koleksi,” katanya.
Berdasarkan pantauan Tempo, pendingin di ruang koleksi PDS tidak menyala. Tampak juga tumpukan koran-koran lama yang belum dirapikan lantaran kurangnya fasilitas pendukung, seperti rak buku dan map.
LANI DIANA | JH
