TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan mantan karyawan dan sopir PT Trans Batavia melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 14 September 2016. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyelesaikan masalah terkait dengan 414 pekerja yang diputus sepihak oleh perusahaan konsorsium tersebut.
"Kami menuntut Gubernur memfasilitasi untuk bisa bertemu dengan operator pemegang saham yang ada di Trans Batavia," Ketua Umum Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) Ilhamsyah.
Trans Batavia merupakan konsorsium PPD, Mayasari, Steadysave, dan Metro Mini. Ilhamsyah menjelaskan, Trans Batavia sudah tidak beroperasi sejak 15 Januari 2016 karena empat operator tersebut memilih menjadi operator mandiri. Menurut dia, hal itu terjadi lantaran Ahok mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 17 bahwa operator mandiri bisa langsung berhubungan dengan Transjakarta, tanpa melalui konsorsium.
Masalahnya, dia mengungkapkan, PT Trans Batavia belum melunasi upah para pekerja yang dirumahkan sejak Maret lalu. Selain itu, Ilhamsyah mengaku tidak pernah ditawarkan ikut bergabung dengan operator. "Misalnya ke Mayasari, dia enggak pernah menawari kawan-kawan untuk ikut, begitu juga PPD dan Stadysave. Mereka meninggalkan dan menelantarkan pekerjanya begitu saja," tuturnya.
Menanggapi demo tersebut, Ahok mengungkapkan, kontrak konsorsium Trans Batavia sudah putus per Februari tahun ini. Menurut dia, beberapa pegawai dan sopir dari tiap operator telah bergabung dengan PT Transjakarta. Untuk masalah pesangon, Ahok menuturkan, semestinya itu menjadi urusan antara pekerja dan perusahaan tersebut.
"Kami sudah selesai, sudah bayar dia rupiah per kilometer. Kan perusahaan swasta kalau dia ada perselisihan segala macam, tinggal lapor ke (dinas) tenaga kerja," kata Ahok. "Yang penting kami, Transjakarta, menampung mereka."
FRISKI RIANA
