Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus Mangkrak, Pengacara Bongkar Daftar Biaya untuk Polisi

image-gnews
TEMPO/ Machfoed Gembong
TEMPO/ Machfoed Gembong
Iklan

TEMPO.CO, Tangerang - Dua pengacara ini mengaku berkirim surat ke Presiden RI Joko Widodo mengadukan penanganan kasus penggelapan dokumen tanah yang mangkrak. Kasus sudah ditangani penyidik di Polres Metropolitan Tangerang sejak 2014 namun tak berujung kabar hingga kemarin.

Dalam suratnya yang diberi judul 'Penanganan Laporan Polisi Bocor Halus' dua advokat bernama Arjuna Ginting dan Malkan Bow ini kecewa dengan kinerja kepolisian, khususnya penyidik kriminal umum Polres Metropolitan Tangerang. Penyidik disebutkan tak kunjung memberi kepastian hukum atas laporan penggelapan dokumen tanah yang mereka adukan.

Polisi sudah menetapkan seorang notaris sebagai tersangka namun tak lagi kelanjutannya. "Bapak Presiden, saya sudah bosan melihat gambar sepasang polisi memberi salam dengan tulisan 'Kami siap memberikan pelayanan prima transparan dan akuntable' tapi kenyataannya kasus kecil yang kami laporkan bocor alus tak kunjung ada ujungnya," kata Arjuna membacakan suratnya itu, Jumat 16 September 2016.

Tak hanya ke presiden, surat juga dikirim ke Komisi Kepolisian Nasional dan Ombudsman RI. Dalam surat balasan yang disampaikan Ombudsman ditandatangani Ketua Ombudsman Amzulian Rifai meminta agar Arjuna dan Malkan menunggu respons dan penyelesaian dari Polres Metropolitan Tangerang.

Malkan mengungkapkan, pihaknya telah habis biaya hingga lebih dari Rp 100 juta hanya demi kasus tertangani hingga dua tahun lalu. Dia menyatakan pengeluaran uang itu tidak resmi dan hanya berdasarkan ungkapan polisi, 'Tolong dibantu'.

Bantuan itu akhirnya diberikan mulai dari senilai Rp 2 juta sampai Rp 5 juta untuk menghadirkan saksi hingga Rp 100 juta dengan alasan biaya sita dokumen di rumah terlapor bernama Hia Tjau Jek Candra di bilangan Puri Kembangan, Jakarta Barat. "Saya cek ke Ketua RT dimana Candra tinggal, tidak ada polisi Tangerang datang menyita dokumen," kata dia. "Artinya kami dibohongi."

Menurut Arjuna, kasus itu tergolong sederhana, yakni penggelapan dua bundel dokumen asli di antaranya salinan resmi putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Tangerang nomor 234/PDT.G/2005/PN.TNG antara Nasim bin Main dan Nisan nin Siran. Ada juga girik surat keterangan tanah di Desa Kunciran dan salinan putusan Mahkamah Agung RI 2008.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Tempo menulis dokumen milik Nisan itu awalnya dipegang Malkan yang kemudian menyerahkannya ke notaris M. Irsan. Rupanya oleh Irsan berkas penting itu diduga telah dialihtangankan ke pihak ketiga bernama Hia Tjau Jek Chandra.

Polisi, kata Arjuna,  sudah mengantongi surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 15 September 2015 untuk menyita dokumen yang diduga digelapkan itu. "Tapi penetapan pengadilan itu tak pernah dilaksanakan."

Kepala Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Metropolitan Tangerang Ajun Komisaris Besar Wiji Lestanto menyatakan masih mempelajari kasus itu. Wiji mengatakan tidak tahu soal adanya aliran uang ke penyidik yang disebut sebagai biaya hadirkan saksi dan lainnya. "Minggu depan akan diputuskan kasus ini seperti apa," katanya menjanjikan.

Wiji mengatakan belum menerima tembusan surat pengaduan dua pengacara itu ke presiden, Ombudsman maupun Kompolnas.

AYU CIPTA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

6 jam lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto (kiri) bersama Gibran Rakabuming Raka (kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

TKN memastikan pembahasan program makan siang gratis untuk RAPBN 2025 sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

8 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Ngabalin: Prabowo-Gibran Tetap Lanjutkan Pembangunan KEK Mandalika

8 jam lalu

Final Race Mandalika Racing Series (MRS), Ahad, 29 Oktober 2023. (DOk. ITDC)
Ngabalin: Prabowo-Gibran Tetap Lanjutkan Pembangunan KEK Mandalika

Tenaga Ahli Utama Deputi IV KSP Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Mandalika dilanjutkan Prabowo-Gibran.


Benarkah IKN Bebas dari Sesar Gempa Aktif? Penelitinya Harapkan Riset Lanjutan

8 jam lalu

Foto udara proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Benarkah IKN Bebas dari Sesar Gempa Aktif? Penelitinya Harapkan Riset Lanjutan

Peneliti sesar gempa aktif di IKN berharap bisa kembali dan lakukan riset lanjutan. Data BMKG juga sebut potensi yang berbeda.


Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

9 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan Satyalencana kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII  tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur Kamis 25 April 2024. Humas Pemkot Surabaya
Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.


Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

10 jam lalu

:Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tempo/Pribadi Wicaksono
Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

AHY mengaku telah membahas progres perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.


Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

10 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto, saat ditemui usai mengumpulkan 45 tim hukum Prabowo-Gibran di kediamannya, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.


AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

11 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY (kanan) ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungan kerja di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. AHY mendampingi Jokowi sejak 29 Februari hingga 1 Maret 2024. (Foto: Dokumentasi Humas Kementerian ATR/BPN)
AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pesan Presiden Jokowi mengenai pembebasan lahan di IKN yang tidak boleh menimbulkan korban.


Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

11 jam lalu

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Jokowi di Istana Negara.
Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

Prabowo dan Gibran menemui Presiden Jokowi pada Rabu malam di Istana. Apa yang dibahas?


Sejak 2021, Jokowi 6 Kali Sampaikan Keresahan WNI Pilih Berobat ke Luar Negeri

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, pada Senin, 22 April 2024. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi meninjau langsung fasilitas dan alat-alat kesehatan yang ada di RSUD tersebut. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Sejak 2021, Jokowi 6 Kali Sampaikan Keresahan WNI Pilih Berobat ke Luar Negeri

Presiden Joko Widodo atau Jokowi acap menyampaikan keresahannya soal warga negara Indonesia yang berbondong-bondong berobat ke negara lain, alih-alih dalam negeri.