TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengizinkan pemerintah DKI Jakarta untuk mengelola teminal bus tipe A. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan terminal penumpang tipe A dikembalikan ke pemerintah pusat.
"Nanti kami buat regulasi dan aturannya, DKI mengoperasikan bahwasanya ada peraturan yang masih kurang, nanti kami buat peraturan menteri," kata Budi Karya usai melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin, 19 September 2016.
Budi Karya mengungkapkan, dasar keputusannya itu karena DKI merupakan Ibu Kota. Selain itu, terminal tipe A di DKI, kata dia, dibangun sendiri dan merupakan aset milik pemerintah daerah. Budi Karya juga menegaskan bahwa peraturan menteri itu tidak akan bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada. "Enggak, enggak. Karena memang ada undang-undang berikutnya. Kan, DKI mengecualikan itu," ujarnya.
Selanjutnya, Budi Karya menugaskan kepada Ahok untuk memenuhi standar pelayanan minimun sesuai regulasi. Sementara pemerintah pusat, dia berujar, akan tetap melakukan pengawasan. Gubernur Ahok mengaku sudah mempersiapkan daftar perbaikan standar tersebut, mulai dari AC atau pendingin, tempat duduk, toilet, pengeras suara, termasuk pelayanan bagi kaum disabilitas.
"Kami sudah punya daftar apa saja yang harus diperbaiki sesuai standar dari Menhub. Tahun depan kami mulai," kata Ahok.
Terminal tipe A milik DKI saat ini berada di Terminal Pulogebang, Pulo Gadung, Kampung Rambutan, dan Kalideres. Saat jabatan Menteri Perhubungan dipegang Ignasius Jonan, permintaan terkait pengelolaan terminal tipe A oleh DKI, ditolak.
Jonan, pada Juni 2016, menyatakan mendapat surat permintaan itu dari Ahok dan memberinya jawaban tidak boleh. Selain mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014, Jonan menilai kondisi terminal bus tipe A di DKI Jakarta berantakan.
FRISKI RIANA
