TEMPO.CO, Jakarta - PDIP pada Selasa, 20 September 2016, akan membicarakan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung dalam pemilihan kepala daerah Jakarta. "Besok (Selasa) akan dibicarakan tentang penetapan kandidat sekaligus pendaftaran ke KPU," kata Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, di Balai Kota DKI, Senin, 19 September 2016.
Djarot, yang juga wakil gubernur Jakarta, tidak menyebutkan siapa yang akan diusung PDIP, apakah petahana Ahok-Djarot atau calon lain.
BACA: Besok PDIP Tentukan Calon Gubernur Jakarta
Namun, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Eriko Sotarduga mengakui peluang pasangan Ahok-Djarot untuk diusung lebih besar. "Ada dua kriteria pokok yang dicari masyarakat Jakarta untuk dijadikan pemimpin. Pertama sosok yang lugas, tegas, dan tidak abu-abu, kedua harus memiliki riwayat kepemimpinan yang jelas," kata Eriko Sotarduga dalam diskusi "Sinema Politik Pilkada DKI" yang berlangsung di Jakarta, Sabtu, 17 September 2016.
Eriko menilai, poin kedua, yakni memiliki rekam jejak yang jelas, merujuk pada ketertarikan masyarakat kepada petahana dibandingkan tokoh baru.
Terkait dengan preferensi warga Ibu Kota ini, ia mengaku saat ini PDIP telah menempatkan petahana sebagai alternatif utama, untuk diusung pada Pilkada DKI Jakarta mendatang.
"Keberhasilan petahana sebenarnya sudah menjadi tren. Bahkan, kalau kita lihat di negara maju, yakni Cina, Amerika, dan Filipina, banyak pemimpin di daerah kemudian naik ke tingkat nasional," ujar Eriko.
Ia juga menjadikan riwayat kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagai salah satu tokoh yang sukses meraih hati rakyat, dari tingkat kota, provinsi, hingga negara.
"Jangan lupa juga, Djarot (Wakil Gubernur DKI Jakarta) itu sebelum di Jakarta, pernah dua kali dinobatkan sebagai kepala daerah terbaik saat jadi Wali Kota Blitar," katanya.
Di sisi lain, kepercayaan tinggi masyarakat Jakarta pada petahana, juga telah dibuktikan melalui kemenangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok serta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam beberapa survei publik yang dilakukan sejumlah lembaga penelitian, kata Eriko.
"Kami di PDIP tidak boleh mengabaikan keinginan masyarakat ini, jadi betul-betul akan kami serap apa yang masyarakat mau," ujarnya.
FRISKI RIANA | ANTARA