TEMPO.CO, Surabaya – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal mengumumkan nama calon gubernur akan diusungnya dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017, Selasa malam, 20 September 2016. Salah satu kandidat yang diprediksi mampu menyaingi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Menanggapi meningkatnya elektabilitas Risma, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya Jamhadi yakin perempuan 59 tahun itu layak maju di pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta.
“Saya setuju Bu Risma mengemban tugas menjadi Gubernur DKI. Mungkin kalau ke Jakarta, beliau bisa lebih mengaktualisasikan ide-idenya dengan lebih luas,” ujar Jamhadi saat ditemui Tempo di kantornya, Selasa, 20 September 2016.
Baca juga:
Pilkada DKI, Ahok dan Djarot Sudah Tiba di Rumah Megawati
PDIP Bakal Umumkan Calon DKI-1, Warga Surabaya Deg-degan
Jamhadi lalu membandingkan Kota Surabaya dengan Provinsi DKI Jakarta. Menurut dia, perputaran modal Kota Pahlawan relatif kecil. Nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta di atas Rp 175 triliun, sedangkan Surabaya hanya Rp 7 triliun. “Jadi di Jakarta lebih kompleks dalam mengelola pemerintahan dengan pendapatan asli daerah yang begitu besar," tuturnya.
Selain itu, Jakarta merupakan provinsi, berbeda dengan Surabaya yang merupakan kota. Sehingga, jika Risma memimpin Jakarta, kelak dapat menjadi representatif Indonesia. “Karena Jakarta itu provinsi bukan kota, Bu Risma jadi gubernur tapi selevel menteri,” katanya.
Di sisi lain, Risma diakuinya tak terlalu dekat dengan para pengusaha anggota Kadin, meski dekat juga dengan pengusaha di luarnya. “Saya tahu Bu Risma dekat juga dengan pengusaha, tapi sama Kadin jauh. Beliau kurang melibatkan Kadin Surabaya,” tuturnya.
Meski begitu, Jamhadi mengatakan tetap berusaha melaporkan kinerja organisasinya kepada Risma secara berkala. “Karena sesuai dengan amanah UU 1/1987 dan AD/ART, beliau tetap selalu saya kasih laporan bahkan berupa buku,” katanya.
Jamhadi menolak berkomentar lebih jauh soal kemungkinan Risma dicalonkan PDIP menjadi Gubernur DKI Jakarta atau tetap di Surabaya. “Kalau politik menghendaki begitu, mau bagaimana? Yang penting kalau memimpin Jakarta nanti, tahap awal ya memang harus banyak belajar karena kompleksitas di sini dan di sana berbeda,” kata pria yang juga tim ahli Kadin Jawa Timur itu.
ARTIKA RACHMI FARMITA
