TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memperkirakan dana kampanye yang akan ia keluarkan dalam pilkada Jakarta 2017 sekitar Rp 5-10 miliar. Angka tersebut tidak memperhitungkan pembiayaan atribut kampanye seperti pembelian kaus, spanduk, dan poster.
Ahok menjelaskan pembiayaan Rp 5-10 miliar merupakan ongkos bagi para saksi saat pencoblosan. Angka itu boleh jadi menyusut karena banyak di antara relawan Ahok yang menolak bayaran. "Saya kira Rp 5-10 M cukup buat bayar saksi. Kan sebagian saksi enggak mau dibayar," kata Ahok di Balai Kota, Senin, 3 Oktober 2016.
Menurut Ahok, biaya kampanye semakin ringkas lantaran pembiayaan program pelatihan saksi juga dikeluarkan partai politik. Seluruh saksi nantinya akam didaftarkan kepada partai. "Dan itu semua bayarnya yang pasti saya enggak ada biaya untuk dikeluarin, karena saya kerja kan," katanya.
Baca: Relawan Bayaran Teman Ahok
Ahok akan menerapkan cara yang berbeda dalam kampanye kali ini. Untuk menekan biaya kampanye, ia berencana menggelar pertemuan dengan para pendukung yang mengharuskan mereka membayar sesuai tarif yang diminta. Ahok tidak menargetkan jumlah uang harus terkumpul dari pertemuan tersebut.
Baca: Siasat Ahok Kumpulkan Dana Kampanye
Berbeda dengan perhelatan pilkada Jakarta yang ia ikuti pada 2012, Ahok tak akan menggelontorkan pembiayaan untuk pengadaan alat kampanye seperti poster dan spanduk. Ia pun melarang calon gubernur pesaingnya melakukan tindakan serupa. "Enggak ada kami tempel-tempel spanduk atau apa, enggak mau saya," ujar Ahok.
Ahok mengatakan tak segan-segan merobek segala bentuk atribut yang dinilai merusak keindahan kota. Pasalnya, atribut kampanye acap ditempel di tiang listrik, pohon, dan lainnya. "Pasti saya sobek. Ngapain? Ngapain ngotorin Jakarta. Komisi Pemilihan Umum kan sudah menyediakan titik-titik yang diperbolehkan," katanya.
LARISSA HUDA
