TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar seribu awak mobil tangki (AMT), yang biasanya melayani pengantaran BBM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya {Jabodetabek) mengancam akan mogok kerja pada 1 November 2016. Untuk menghadapi ancaman ini, PT Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan sejumlah langkah.
"Manajemen Pertamina Patra Niaga menyiapkan AMT cadangan sebagaimana prosedur dalam penanganan AMT,” kata Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Arsono Kuswardanu saat dihubungi Tempo, Rabu, 26 Oktober 2016.
Arsono mengatakan pihaknya juga akan menggunakan tenaga bantuan dari TNI Divisi Pebekalan dan Angkutan. Sementara untuk pengamanan, perusahaan akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengantisipasi tindakan anarkis dari pengunjuk rasa.
Arsono menambahkan untuk menjaga persediaan Pertamina Patra Niaga meningkatkan pasokan bahan bakar minyak ke stasiun pengisian bahan bakar umum sejak H-7 hingga H+7.
Ia menuturkan perusahaan juga membentuk tim satuan tugas untuk mengawasi dan koordinasi terpadu guna mencegah hal-hal yang merugikan. Satuan tugas juga dibentuk untuk menjamin kelancaran distribusi bahan bakar minyak ke seluruh stasiun pengisian bahan bakar selama masa ancaman mogok kerja AMT.
Dalam pesan yang beredar di media sosial, AMT yang tergabung dalam Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) menyatakan akan mogok kerja pada 1 November 2016.
Mereka menuntut seluruh pekerja di lingkungan Pertamina Patra Niaga Depot Plumpang diangkat menjadi kayawan tetap. Mereka juga menuntut perusahaan membayar upah lembur atas kelebihan jam kerja sejak Oktober 2011 hingga September 2016.
Sekitar 1.000 AMT dari FBTPI mengklaim masih berstatus outsourcing yang dikontrak setiap tahun. Mereka juga mengklaim bekerja selama 12 jam dengan bayaran upah minimum provinsi tanpa penambahan upah lembur. Selain itu mereka mengaku tidak mendapatkan uang tunjangan migas seperti pekerja Pertamina lainnya yang mendapatkan tunjangan setiap tahun.
Namun Arsono mengatakan pihaknya dengan AMT tidak memiliki ikatan kerja secara langsung. Perusahaan menggunakan jasa perusahaan penyedia tenaga kerja AMT dengan sistem borongan dan masa kontrak kerja setiap dua tahun. Ia menyebut AMT adalah karyawan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, yang dikelola oleh PT Sapta Sarana Sejahtera.
Menurut Arsono, setiap pergantian jasa vendor, AMT diberikan hak-haknya yang meliputi pesangon maupun hak normatif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu tenaga kerja AMT tetap dipekerjakan kembali melalui perusahaan penyedia tenaga kerja yang baru. Perihal upah, ia menilai dibayarkan dengan komposisi sesuai upah minimum kabupaten dan kota setempat, ditambah upah performansi sebagai pengganti upah lembur yang dibayar berdasarkan kinerja AMT. Sementara penetapan upah performansi sebagai pengganti upah lembur tidak bertentangan dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.
Arsono mengatakan untuk tunjangan Migas, tidak diberlakukan kembali. Pemberhentian itu mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2009 tentang pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Program Santunan Pekerja Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. “Saat ini telah diubah pemberlakuannya dalam bentuk pesangon,” kata dia.
Arsono menuturkan pola hari kerja yang berlaku di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang adalah empat hari kerja dan dua hari off. Jam kerja tersebut juga memberlakukan dua shift per hari, masing-masing 12 jam sesuai dengan ketentuan kesehatan, keamanan, dan lingkungan. Sementara untuk AMT yang diberhentikan, pihak Pertamina Patra Niaga menilai karena alasan kedisiplinan dan telah terpenuhi seluruh hak-haknya oleh jasa vendor.
Arsono menegaskan Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia – Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia PT Pertamina Patra Niaga bukan lembaga resmi di bawah PT Pertamina Patra Niaga. Sehingga seluruh kegiatannya di luar tanggung jawab PT Pertamina Patra Niaga.
DANANG FIRMANTO
