TEMPO.CO, Jakarta – Santer kabar akan ada demonstrasi pada 25 November 2016 diikuti dengan beredarnya surat permintaan uang keamanan untuk warga Rukun Warga 08 Perumahan Gading Kirana, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara.
Berdasarkan dua lembar surat yang diperoleh Tempo, surat itu berkop RW 08 yang ditandatangani ketuanya, WJM Sutjipto, dan Kepala Bidang Keamanan, Sammi Sariton.
Surat itu menyebutkan bahwa setiap keluarga diminta menyetor uang minimal Rp 200 ribu. Dana tersebut untuk membiayai 20 anggota Brimob dari Kalimantan Barat dan 6 personel TNI yang mengamankan perumahan terhadap antisipasi demonstrasi 25 November dan 2 Desember 2016.
”Sesuai dengan pengarahan Polres Jakarta Utara, hal ini dipandang perlu karena Gading Kirana adalah jalur utama Kelapa Gading dari pintu masuk barat, samping Artha Graha,” demikian isi surat tertanggal 19 November 2016 tersebut.
Baca: Kapolri Sebut Ada Agenda Terselubung Demo 25 November
Tempo lantas menghubungi nomor telepon Kantor RW 08 seperti yang tertera dalam kop surat. “Kami tidak mengutip uang keamanan,” kata seorang perempuan yang menolak menyebutkan jati dirinya, Senin, 21 November 2016. “Tidak. Itu surat tidak benar sama sekali.”
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono menjelaskan, surat edaran RW 08 Perumahan Gading Kirana, Kelurahan Kepala Gading Barat, itu tidak benar. “Kata Kapolres Jakarta Utara, yang buat itu RW di situ,” ujar Awi.
Menurut dia, surat tersebut dikeluarkan berdasarkan kepentingan perseorangan. “Ada orang yang tidak betul, yang bertanggung jawab soal itu.” Awi menjelaskan, surat tersebut baru dikeluarkan pada Minggu malam, 20 November, kemudian di-scan dan disebarkan.
Simak: Megawati: Sebagian Peserta Demo 4 November Hanya Ikut-ikutan
Dalam surat itu, dijelaskan, untuk mendukung operasional 20 personel Brimob dan 6 personel TNI selama 17 November sampai 5 Desember 2016, dibutuhkan dana operasional Rp 120 juta. Warga diminta mentransfer uang itu ke nomor rekening bank salah seorang pengurus RW atau disetor ke sekretariat RW.
Apabila kondisi keamanan memburuk dan diperlukan tambahan penjagaan keamanan lingkungan RW 08, tulis surat itu, kami akan melibatkan warga, terutama laki-laki, untuk ikut berpartisipasi. “Semua akan kami komandokan demi kebersamaan dan kepedulian dalam menjaga keamanan lingkungan Gading Kirana,” ujar pengurus RW 08 menutup isi surat edaran.
Surat itu ditembuskan ke Polres Jakarta Utara, Polsek Kelapa Gading, Kodim Jakarta Utara, Koramil Jakarta Utara, serta penasihat dan pengurus RT dan RW 08.
Awi menjelaskan, Polda Metro Jaya telah menyiapkan pengamanan terkait dengan rencana unjuk rasa susulan pada 25 November dan 5 Desember. “Selama ini, sejak 4 November, kami sudah membuat pengamanan Ibu Kota,” katanya.
Baca: Demokrat: Polri Harus Bisa Membuktikan Ada Makar
Untuk mengamankan Jakarta, kata dia, Polda telah menempatkan pengamanan di 26 titik. Ia menilai Kepolisian dalam mengamankan Ibu Kota tidak menyangkut dengan RT ataupun RW. “Kita amankan Ibu Kota, tidak menyangkut RT atau RW,” katanya.
Awi menegaskan, pengamanan oleh polisi tidak ada hubungannya dengan masyarakat tertentu dan permintaan dana. Untuk pengamanan, ujarnya, kami sudah didukung dana kontingensi dan dana Dipa Polri.
IHSAN RELIUBUN | ODELIA SINAGA | UWD
