Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ahok Bereaksi Soal Dana untuk Bamus Betawi, Katanya...  

Editor

Sugiharto

image-gnews
Tersangka kasus dugaan penistaan agama yang juga Calon Gubernur DKI Jakarta inkumben, Basuki Tjahaja Purnama saat tiba untuk menjalani pemeriksaan di Ruang Rapat Utama (Rupatama), Mabes Polri, Jakarta, 22 November 2016. Ahok menjalani pemeriksaan perdana oleh penyidik Bareskrim Polri sebagai tersangka. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Tersangka kasus dugaan penistaan agama yang juga Calon Gubernur DKI Jakarta inkumben, Basuki Tjahaja Purnama saat tiba untuk menjalani pemeriksaan di Ruang Rapat Utama (Rupatama), Mabes Polri, Jakarta, 22 November 2016. Ahok menjalani pemeriksaan perdana oleh penyidik Bareskrim Polri sebagai tersangka. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono, mengucurkan dana untuk Badan Musyawarah Betawi memancing komentar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pada September lalu, calon Gubernur DKI Jakarta inkumben itu memutuskan menghentikan kucuran dana hibah untuk Bamus Betawi.

Ahok mengatakan berencana tidak lagi menganggarkan dana hibah kepada Bamus Betawi. Dia berdalih, dana hibah akan diprioritaskan untuk kebutuhan lain yang lebih penting.

"Kami mulai ke depan mengarahkan ke pendidikan, kesehatan, usaha, jadi buat apa (dana dikucurkan ke Bamus Betawi)? Misal, Anda mau bikin Lebaran Betawi. (Acara) Lebaran Betawi, ya cari sponsor. Misal seperti itu," kata Ahok di Posko Pemenangan, Jalan Lembang, Jakarta Pusat, hari ini, Rabu, 23 November 2016.

Simak
Ahok Sebut Berpolitik, Begini Bamus Betawi Berkelit
Diputus Ahok, Soni Kembali Gelontorkan Dana Bamus Betawi

Di sisi lain, Ahok menyatakan belum mengetahui langkah yang akan dia diambil setelah Sumarsono mengucurkan dana untuk Bamus Betawi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2016. "Saya enggak tahu. Nanti kami pelajari," ujar Ahok.

Sumarsono menganggarkan dana hibah Rp 2,5 miliar untuk organisasi kemasyarakatan itu dalam APBD Perubahan 2016. Sedangkan dalam APBD 2017, nanti akan dikucurkan sepenuhnya, yakni Rp 5 miliar. Kebijakan Sumarsono itu baru dua bulan setelah Ahok mengancam memutus kucuran dana untuk Bamus Betawi. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

BacaSandiaga Dekat dengan Bamus Betawi, Begini Ceritanya

Sumarsono mengumumkan pemberian dana hibah itu saat melakukan kunjungan ke Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa, 22 November 2016. Dia mengakui keputusannya itu tak sesuai dengan keinginan Ahok, tapi dia berdalih bahwa setiap pemimpin Jakarta harus memperhatikan budaya Betawi.

Mengenai tudingan Ahok bahwa Bamus Betawi politis, Sumarsono menilai penghentian dana hibah bukan keputusan yang tepat. Dia menyarankan permasalahan Ahok dengan Bamus Betawi diselesaikan dengan cara berdialog.

FRISKI RIANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

23 jam lalu

Kreator Konten, Galih Loss. Foto: Instagram.
Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.


Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

3 hari lalu

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie memantau TPS terdampak banjir di Kompleks  Maharta, Pondok Aren, Rabu 14 Februari 2024. Tempo/Muhammad Iqbal
Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.


Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

19 hari lalu

Anggota  DPRD Kabupaten Maluku Tengah  memecahkan kaca karena dana pokok pikiran (pokir) belum cair. Dok. Istimewa
Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?


Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

30 hari lalu

Jakarta Banjir, Heru Budi Minta Maaf: Mohon Dimaklumi
Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.


Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

30 hari lalu

Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang (tengah kemeja kuning) saat hendak meninggalkan ruang persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 20 Maret 2024. Foto: ANTARA/Fathnur Rohman
Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.


81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

44 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memotong tumpeng bersama istrinya, Wury Estu Handayani saat mengadakan tasyakuran hari ulang tahunnya di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, 11 Maret 2020. Ma'ruf Amin hari ini berulang tahun yang ke-77. TEMPO/Friski Riana
81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

Ma'ruf Amin berusia 81 tahun pada 11 Maret ini. Berikut perjalanan politiknya hingga menjadi wapres, sempat pula berseteru dengan Ahok.


Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

47 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

Ramai di media sosial soal Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang disebut diberhentikan sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta. Apa beda KJMU dan KJP Plus?


Jika Ahok Berminat Maju di Pilkada DKI Jakarta, Status Mantan Narapidana Bisa Mengganjalnya? Ini Kata UU Pilkada

48 hari lalu

Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan orasi politiknya dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Relawan Ahokers resmi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Jika Ahok Berminat Maju di Pilkada DKI Jakarta, Status Mantan Narapidana Bisa Mengganjalnya? Ini Kata UU Pilkada

Pengamat politik Adi Prayitno sebut nama Ahok dan Anies Baswedan masih kuat di Jakarta. Bagaimana dengan Ridwan Kamil?


69 Tahun Deddy Mizwar, Perjalanan Karir Jenderal Nagabonar dari Aktor hingga Politisi

49 hari lalu

Wakil Gubernur Deddy Mizwar memeriksa barisan saat upacara Resimen Mahasiswa Mahawarman di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 11 Januari 2017. TEMPO/Prima Mulia
69 Tahun Deddy Mizwar, Perjalanan Karir Jenderal Nagabonar dari Aktor hingga Politisi

Menjadi politisi sambil tetap aktif dalam dunia film. Begini perjalanan Deddy Mizwar menapaki dua bidang yang berbeda tersebut.


Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

50 hari lalu

Pekerja merapikan kotak suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Tangerang Selatan di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 17 November 2020. Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020 diikuti tiga pasang calon Wali kota dan Wakil Wali kota. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.