Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lahan Eks Ditjen Perkebunan Digusur, Warga Lapor Komnas HAM

image-gnews
ANTARA/Yusran Uccang
ANTARA/Yusran Uccang
Iklan

TEMPO.CO, Tangerang-Sebanyak 450 kepala keluarga yang tinggal di lahan eks perkebunan Kelurahan Bencongan, Kabupaten Tangerang menolak rencana pembangunan apartemen yang akan menggusur permukiman mereka.

Sebagai bentuk perlawanan, warga penggarap lahan eks Direktorat Jenderal Perkebunan seluas 14 hektare itu memasang spanduk protes dan penolakan. Mereka juga mengadu ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia karena merasa diintimidasi polisi dan pemerintah daerah.

"Kami akan berjuang mempertahankan hak kami dengan cara apapun," ujar Ketua I Paguyuban Bina Mitra Warga Penggarap Kaveling Perkebunan, Suryanto, kepada Tempo, Senin 12 Desember 2016

Menurut Suryanto warga mencurigai klaim pengembang atas kepemilikan lahan yang telah mereka tinggali selama 30 tahun itu penuh rekayasa antara pengembang dan aparat pemerintahan. "Pengembang mengklaim telah membeli lahan yang kami tempati, tapi tak bisa menunjukkan dokumen, titik lokasi dan batas lahannya," kata dia.

Suryanto mencurigai Pemerintah Kabupaten Tangerang berpihak kepada pengusaha karena proses sebagian izin pembangunan apartemen  telah mereka keluarkan. "Padahal dokumen tanah yang diklaim pengembang sangat meragukan," kata Suryanto. 

Sengketa lahan garapan tersebut bermula pada awal 2012. PT Satu Stop Sukses milik pengusaha Kismet Chandra mengklaim telah memiliki 6,6 hektare dari 14 hektare lahan garapan kaveling perkebunan. Padahal sekitar 1.500 penduduk menempati 221 kaveling tanah itu sejak  1985.

Namun Kismet mengklaim  telah membeli sebagian tanah yang ditempati warga. Sejak 2013 pengembang itu bahkan telah mengantongi izin prinsip, izin lokasi, site plan dan analisa dampak lingkungan (amdal) dari Pemerintah Kabupaten Tangerang. 

Menurut Suryanto warga penggarap telah menelusuri dokumen serta asal-usul lahan. Hasil penelusuran menyatakan bahwa sejak 1964 belum ada secuil pun dari lahan 14 hektare itu yang telah diperjualbelikan kepada pihak manapun. "Hal ini kami buktikan dan konfirmasi langsung ke Direktorat Jenderal Perkebunan,"katanya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Suryanto berujar, berdasarkan aturan, warga penggarap bisa memiliki lahan itu dengan mengajukan kenaikan hak tanah menjadi hak milik ke Badan Pertanahan Nasional. "Ditjen Perkebunan selaku pemilik lahan juga sudah melepaskan tanah yang tak tergarap itu," katanya.

Warga mensinyalir pemerintah daerah ikut campur tangan dalam sengketa lahan dengan aktifnya Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Iskandar Mirsad dan Camat Kelapa Dua Yayat Rohiman yang meminta warga menerima dana kerohiman dan angkat kaki dari lokasi itu.

Bahkan, pada 2013 tiga kali upaya eksekusi lahan itu gagal dilakukan karena warga menghadang. "Dari 700 hingga 1.500 personil aparat mengepung kami, tapi kami melawan," kata Suryanto.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Iskandar Mirsad membantah berpihak kepada pengembang. "Izin kami keluarkan karena semuanya memenuhi persyaratan," kata Iskandar.

Iskandar tak memungkiri bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mengeluarkan izin lokasi, izin prinsip, site plan dan amdal pembangunan apartemen. Alasannya, apartemen itu sesuai dengan tata ruang wilayah. "Semua dokumennya jelas dan clear," kata Iskandar.

Pihak pengembang, ujar Iskandar, tinggal menunggu Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang. "IMB kami keluarkan menunggu proses lahan selesai dulu," ucapnya.

JONIANSYAH HARDJONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Koneksikan Akses ke PIK 2 dengan Jalan Pesisir Utara, Kabupaten Tangerang Gelontorkan Dana Rp 40 Miliar

1 hari lalu

Salah satu akses baru yang disiapkan untuk warga Teluknaga Kabupaten Tangerang ke kawasan PIK 2. TEMPO/JONIANSYAH hARDJONO
Koneksikan Akses ke PIK 2 dengan Jalan Pesisir Utara, Kabupaten Tangerang Gelontorkan Dana Rp 40 Miliar

Pada 2023, anggaran Rp 30 miliar telah digelontorkan untuk peningkatan kapasitas jalan penghubung wilayah Utara Kabupaten Tangerang dengan PIK 2.


PIK 2 Jadi Proyek Strategis Nasional, Kabupaten Tangerang Siapkan Sistem Jaringan Jalan Baru

1 hari lalu

Suasana pasir putih di kawasan Aloha PIK, Tangerang, 6 Agustus 2023. Aloha Pasir Putih menawarkan menghadirkan nuansa khas Bali atau Hawaii dengan hamparan pasir putih. TEMPO/Fajar Januarta
PIK 2 Jadi Proyek Strategis Nasional, Kabupaten Tangerang Siapkan Sistem Jaringan Jalan Baru

PIK 2 merupakan pengembang yang akan membangun kawasan reklamasi seluas 9.000 hektar di wilayah Kabupaten Tangerang.


Kecelakaan Maut di PIK 2, Pajero Seruduk Mobil Towing di Jembatan Tokyo hingga 2 Orang Tewas dan 3 Luka-luka

5 hari lalu

Ilustrasi mobil kecelakaan tunggal. thebalance.com
Kecelakaan Maut di PIK 2, Pajero Seruduk Mobil Towing di Jembatan Tokyo hingga 2 Orang Tewas dan 3 Luka-luka

Insiden kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan satu sekuriti dan sopir mobil towing meninggal itu terjadi di arah Apartment Tokyo PIK 2.


Makan Siang Gratis yang Diusung Prabowo-Gibran Sudah Digelar di Tangerang, Ini Penjelasan Airlangga

28 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mencicip makanan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Makan Siang Gratis yang Diusung Prabowo-Gibran Sudah Digelar di Tangerang, Ini Penjelasan Airlangga

Menurut Airlangga, simulasi program makan siang gratis tak menjadi persoalan meski belum diputuskan oleh Kabinet Presiden Jokowi.


Cek Simulasi Makan Siang Gratis di Tangerang, Airlangga: Bergizi dan Higienis Rp 15 Ribu

28 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat menu makanan milik siswa saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.
Cek Simulasi Makan Siang Gratis di Tangerang, Airlangga: Bergizi dan Higienis Rp 15 Ribu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebut simulasi makan siang gratis di SMPN 2 Curug, Kabupaten Tangerang berasal dari anggaran Dinas Pendidikan.


Pencurian 60 Karung Beras Seberat 3 Ton, Pemilik Toko Rugi Jutaan Rupiah

30 hari lalu

Ilustrasi toko agen beras Sejahtera Abadi di Teluknaga, Kabupaten Tangerang. ANTARA
Pencurian 60 Karung Beras Seberat 3 Ton, Pemilik Toko Rugi Jutaan Rupiah

Pencurian di toko agen beras itu menyebabkan korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah.


Pemkab Tangerang Gelar Operasi Pasar Beras Murah

42 hari lalu

Pemkab Tangerang Gelar Operasi Pasar Beras Murah

Untuk mengendalikan harga khususnya komoditi beras.


Kasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar

51 hari lalu

Ilustrasi sengketa tanah. Pixabay/Brenkee
Kasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar

Ada empat bidang tanah yang dijual oleh Kades AB ternyata bermasalah, sehingga korban dirugikan hingga Rp 1,7 miliar.


Mahfud MD Kritik Aparat saat Tangani Sengketa Tanah, 4 Masyarakat Adat Ini Terancam Digusur

23 Januari 2024

Sejumlah warga menggelar aksi solidaritas di Sembulang, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 11 Oktober 2023. Warga asli dari lima kampung yakni Pasir Merah, Belongkeng, Pasir Panjang, Sembulang Tanjung, dan Sembulang Hulu yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City Pulau Rempang tahap pertama menggelar aksi solidaritas dan doa bersama menolak untuk direlokasi. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Mahfud MD Kritik Aparat saat Tangani Sengketa Tanah, 4 Masyarakat Adat Ini Terancam Digusur

Mahfud MD kritik aparat saat tangani sengketa tanah yang juga libatkan masyarakat adat


Mahfud Md Bilang Akan Tertibkan Birokrasi Pemerintah dan Aparat untuk Hindari Konflik Masyarakat Adat

21 Januari 2024

Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menunjukkan slayer yang dikenakannya saat mengikuti debat Cawapres keempat di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat kali ini bertema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mahfud Md Bilang Akan Tertibkan Birokrasi Pemerintah dan Aparat untuk Hindari Konflik Masyarakat Adat

Menanggapi tingkah aparat, Mahfud Md mengatakan akan menertibkan birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum.