Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kementerian PUPR Didesak Cairkan Dana Pembebasan Jalan Tol Cijago

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Lokasi proyek jalan tol Cinere - Jagorawi (Cijago) seksi II di kawasan Kukusan, Beji, Depok, 18 Januari 2017. Pekerjaan konstruksi fisik proyek jalan Tol Cinere - Jagorawi (Cijago) Seksi II saat ini terus dikerjakan. ANTARA/Andika Wahyu
Lokasi proyek jalan tol Cinere - Jagorawi (Cijago) seksi II di kawasan Kukusan, Beji, Depok, 18 Januari 2017. Pekerjaan konstruksi fisik proyek jalan Tol Cinere - Jagorawi (Cijago) Seksi II saat ini terus dikerjakan. ANTARA/Andika Wahyu
Iklan

TEMPO.COJakarta - Badan Pertanahan Nasional Kota Depok mendesak Kementerian Pekerjaan Umum segera menganggarkan dana pembebasan lahan Jalan Tol Cinere-Jagorawi. Musababnya, pembebasan lahan jalan tol tersebut sudah terhenti sejak 2014.

Kepala BPN Kota Depok Almaini mengatakan target pembebasan lahan Jalan Tol Cijago rampung pada Mei 2017. Namun anggarannya sampai sekarang belum tersedia di Kementerian Pekerjaan Umum. "Akan segera diusulkan secepatnya oleh PPK (pejabat pembuat komitmen)," kata Almaini, Senin, 23 Januari 2017.

Ia mengungkapkan, total pembebasan lahan Jalan Tol Cijago sudah mencapai 64,06 persen dari luas 136,36 hektare dengan jumlah 4.020 bidang. Adapun total bidang yang telah dibebaskan mencapai 2.630 bidang pada seksi I-III pembangunan Jalan Tol Cijago. "Seksi I sudah selesai. Seksi II sisa 91 bidang," ujarnya.

Bagi warga yang tidak mau menerima hasil penghitungan appraisal, pihaknya bakal menitipkan duit ganti rugi ke pengadilan atau dikonsinyasikan. "Selama ini memang kendalanya anggaran tidak tersedia," ucapnya. "Yang tidak menerima akan diproses seusai ketentuan yang berlaku."

Ia menambahkan, transparansi mengenai harga berada di tim appraisal. BPN dan Kementerian PU sudah tidak bisa ikut campur dalam penentuan harga karena undang-undangnya mengatur seperti itu.

Proses pembebasan lahan untuk jalan tol sudah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Perpres tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.‎

"Dulu musyawarah bisa dilakukan antara warga dan panitia. UU baru sekarang kewenangan harganya ditentukan tim appraisal. Appraisal dipilih melalui lelang," tutur Almaini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, appraisal bisa menghitung ulang lahan warga kalau sudah setahun tidak dilakukan pembayaran. Musababnya, dalam setahun, harga tanah bisa berubah.

Nah, penghitungan ulang ini memang kesalahan pemerintah karena belum bisa membayar tanah yang akan dibebaskan lebih dari setahun. Soalnya, penghitungan appraisal dilakukan terakhir untuk lahan Jalan Tol Cijago pada 2014. "Artinya, sudah lebih setahun dan bisa hitung ulang."

Selain itu, pihaknya telah memanggil pejabat pembuat komitmen dan Badan Pembangunan Jalan Tol untuk memprioritaskan pelunasan lahan pada Mei 2017. "Soalnya, status penetapan lokasi pembebasan lahan habis pada Mei 2017," kata Almaini. "Dana kami minta harus selesai. Dana talangan maupun dari APBN harus disiapkan uangnya untuk membebaskan."

Sarno, warga Tanah Baru, masih menunggu kepastian pembebasan lahannya. Sebab, di kawasan Tanah Baru tidak ada kepastian pembebasan lahan sejak rumahnya ditetapkan untuk pembangunan jalan tol. "Sudah dari 2006 ditetapkan. Rumah saya tidak bisa dijual karena mau dibangun jalan tol," ucapnya.

Pada 2014, pemerintah pernah sekali memberikan harga lahan tertinggi Rp 2 juta dan terendah Rp 1,2 juta. Namun taksiran harga di kawasan Tanah Baru saat itu sudah mencapai Rp 3-4,5 juta per meter persegi. "Kami tunggu kepastian kapan dibebaskan. Sebab, rumah kami sudah mulai rusak," ujarnya.

IMAM HAMDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Proyek Jalan Blora Selatan-Ngawi Segera Terealisasi

8 November 2023

Proyek Jalan Blora Selatan-Ngawi Segera Terealisasi

Jalan sepanjang 10 kilometer Randublatung - Getas akan dibangun melalui inpres jalan.


Jokowi Klaim Masyarakat Minta Pembangunan Jalan Tol Ditambah

24 Juli 2023

Presiden Joko Widodo  berbincang dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat berkunjung di PT Pindad (Persero), Malang, Jawa Timur, Senin, 24 Juli 2023. Presiden Jokowi berkunjung ke PT Pindad (Persero) untuk meninjau produksi alat utama sistem senjata (alutsista) sekaligus membahas besarnya potensi ekspornya. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Jokowi Klaim Masyarakat Minta Pembangunan Jalan Tol Ditambah

Presiden Jokowi mengklaim mendapat banyak permintaan pembangunan jalan tol baru oleh masyarakat lantaran manfaatnya banyak dirasakan


Selama 2022, Rp 16,04 Triliun Disalurkan untuk Pembebasan Lahan Jalan Tol

27 Februari 2023

Ilustrasi proyek pembangunan jalan tol Depok - Antasari, Jakarta, TEMPO/Tony hartawan
Selama 2022, Rp 16,04 Triliun Disalurkan untuk Pembebasan Lahan Jalan Tol

LMAN menyalurkan Rp16,04 triliun untuk pembebasan lahan bagi pembangunan jalan tol sepanjang 2022.


Kementerian PUPR: Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2 Siap Beroperasi

22 Januari 2023

Foto udara sejumlah kendaraan roda empat melaju di Jalan Tol Semarang-Demak Seksi II di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Kamis 22 Desember 2022. Pengoperasian jalan tol sepanjang 16,31 Km secara fungsional dan dibuka dua arah itu berlangsung 22 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023 guna menghadapi libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 sebagai upaya mengurai kemacetan di jalur Pantura Semarang-Demak. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Kementerian PUPR: Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2 Siap Beroperasi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengeluarkan sertifikat laik fungsi untuk Jalan Tol Semarang - Demak Seksi 2 (KM 448+994-KM 465+000).


Jalan Tol Semarang - Demak Beroperasi Sebelum Libur Natal dan Tahun Baru 2023

8 Desember 2022

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo enggan tanggapi survei soal dirinya yang dipasangkan dengan Prabowo Subianto, Rabu, 9 November 2022.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jalan Tol Semarang - Demak Beroperasi Sebelum Libur Natal dan Tahun Baru 2023

Jalan Tol Semarang-Demak Seksi II ditargetkan dapat segera beroperasi untuk mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas Nataru.


Jawaban PUPR Soal Rencana Kenaikan Tarif Jalan Tol di Tahun Ini

15 September 2022

Ilustrasi pembangunan jalan tol. dok.TEMPO
Jawaban PUPR Soal Rencana Kenaikan Tarif Jalan Tol di Tahun Ini

PUPR menyatakan hingga saat ini belum ada keputusan terbaru terkait penyesuaian tarif sejumlah ruas jalan tol.


PUPR Akan Lelang Proyek 9 Jalan Tol Senilai Rp 148,9 T

25 Juni 2022

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau persiapan jalur mudik di jalan nasional di Pulau Jawa. Foto: Istimewa
PUPR Akan Lelang Proyek 9 Jalan Tol Senilai Rp 148,9 T

PUPR mencatat terdapat 9 ruas jalan tol dengan total investasi Rp148,9 triliun yang tengah disiapkan untuk nantinya dilelang.


Warga Tanah Baru Ancam Demo Proyek Tol Cijago karena Jalan Cuma Diganti JPO

24 Februari 2022

Sebuah alat berat dioperasikan untuk meratakan lahan bekas perumahan warga yang dipersiapkan untuk jalan tol Cinere-Jagorawi di kawasan Tanah Baru, Beji, Kota Depok, Senin 30 Agustus 2021. Proyek di kawasan ini ditargetkan selesai di akhir tahun 2022. TEMPO/ Gunawan Wicaksono
Warga Tanah Baru Ancam Demo Proyek Tol Cijago karena Jalan Cuma Diganti JPO

Jalan lingkungan yang bisa dilewati kendaraan roda empat, hanya diganti dengan JPO oleh kontraktor proyek Tol Cijago Seksi 3 di wilayah Tanah Baru.


LMAN: Porsi Pembayaran Langsung Pengadaan Lahan 2021 Menjadi 57 Persen

26 Januari 2022

Ilustrasi proyek pembangunan jalan tol Depok - Antasari, Jakarta, TEMPO/Tony hartawan
LMAN: Porsi Pembayaran Langsung Pengadaan Lahan 2021 Menjadi 57 Persen

LMAN menyebutkan surat permohonan pembayaran (SPP) yang menjadi syarat pendanaan lahan pun meningkat 87,27 persen


BNI dan PT SMI Salurkan Kredit Sindikasi Rp 2,6 Triliun Bangun Tol Cijago

14 Desember 2021

Pemimpin Divisi Sindikasi & Solusi Korporasi BNI Rommel Sitompul, Pemimpin Divisi Bisnis Korporasi BNI Rudy Sihombing, Direktur Utama PT Translingkar Kita Jaya Hilman Muchsin, dan Direktur Pembiayaan dan Investasi SMI Sylvi Gani disaksikan oleh Direktur Utama SMI Edwin Syahruzad, Komisaris TLKJ Teddy Surianto, dan Komisaris TLKJ Bastillah Noor dalam acara penandatanganan kerja sama kredit sindikasi Rp2,68 triliun untuk Proyek Jalan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago), Selasa (14/12/2021).
BNI dan PT SMI Salurkan Kredit Sindikasi Rp 2,6 Triliun Bangun Tol Cijago

Nilai pembiayaan sindikasi ini Rp 2,68 triliun dengan porsi BNI sebagai lead arranger Rp1,38 triliun dan PT SMI mencapai Rp1,3 triliun.