TEMPO.CO, Jakarta - Tim kuasa hukum terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menduga ada suatu rangkaian perencanaan yang akhirnya muncul sedikit demi sedikit di muka persidangan. Puncaknya adalah kesaksian dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin yang dianggap janggal oleh kuasa hukum Ahok.
"Dengan pertanyaan yang kami ajukan ke Ma'ruf Amin, kami ingin buka kotak pandora, apa yang sebenarnya terjadi hingga MUI begitu kuat dan cepat mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan," kata Humphrey Djemat, kuasa hukum Ahok, seusai persidangan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa, 31 Januari 2017.
Baca:
Soal GNPF MUI dan Rizieq, Ini Penjelasan Ketua MUI
Humphrey menjelaskan, dugaan itu muncul karena melihat latar belakang dan komunikasi antara Ma'ruf dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, ia menilai hubungan di antara keduanya tak perlu diragukan. "Sudah jadi pengetahuan bahwa dia (Ma'ruf) Wantimpres (era kepemimpinan SBY) dua periode," ujarnya.
Selain itu, tim kuasa hukum Ahok turut mempertanyakan kedatangan pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, yang diterima di kantor PBNU pada 7 Oktober 2016. Sebab, selain menjadi Ketua MUI, Ma'ruf juga menjabat Rais Aam PBNU. Karena itu, ia mempertanyakan sikap Ma'ruf yang tidak menerima pasangan calon nomor dua dan tiga.
Sehingga, kata Humphrey, jelas bahwa Ma'ruf memiliki kecenderungan politik atau berafiliasi dengan Agus-Sylvy. Selain itu, terkait dengan pendapat dan sikap keagamaan MUI terhadap kasus Ahok, kesaksian Ma'ruf yang mengaku baru pertama kali mengeluarkan produk tersebut semakin menguatkan dugaan tim kuasa hukum.
Humphrey mengaku memiliki bukti percakapan antara Ma'ruf dan SBY sebelum menerima kedatangan Agus-Sylvi. Ia menyebutkan, sehari sebelumnya, 6 Oktober 2016, SBY meminta Ma'ruf menerima kunjungan pasangan nomor satu itu. SBY, kata Humphrey, juga meminta pada Ma'ruf membuatkan fatwa mengenai penistaan agama. Karena itu, kuasa hukum Ahok sudah curiga bahwa pendapat dan sikap keagamaan itu cepat-cepat dikeluarkan.
Adapun dalam persidangan, Ma'ruf membantah adanya percakapan dengan SBY melalui telepon. Namun Humphrey mengingatkan kepada Ma'ruf untuk memikirkan kembali kesaksiannya. "Ada atau tidak telepon itu. Karena saksi sudah di bawah sumpah. Kalau ketahuan tidak benar, ada sanksi hukumnya. Saksi bilang tidak ada," ujarnya.
FRISKI RIANA
