Sebut SBY dalam Persidangan, Tim Agus-Sylvi Kecam Pengacara Ahok  

Rabu, 01 Februari 2017 | 09:37 WIB
Sebut SBY dalam Persidangan, Tim Agus-Sylvi Kecam Pengacara Ahok  
Ketua Tim Hukum Didi Irawadi Syamsuddin, Ketua Tim Media Imelda Sari, Juru Bicara Rachlan Nasidhik dan Ketua Tim LO ke KPU Bawaslu Anis Fauzan yang tergabung dalam tim pemenangan pasangan cagub dan cawagub Agus-Sylvi dalam konpers di Wisma Proklamasi, Jakarta, 5 Desember 2016. TEMPO/Kurnia Rizki Hanjani

TEMPO.CO, Jakarta - Kubu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, menyesalkan upaya tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaitkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu terungkap dalam persidangan kasus penistaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, pada Selasa, 31 Januari 2017.

"Kami mengecam keras upaya tak berdasar kuasa hukum Ahok menghubung-hubungkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan fatwa MUI dan pengadilan Ahok," ujar juru bicara Agus-Sylvi, Rachland Nasidik, melalui keterangan tertulis, Selasa.

Baca: Pengacara Ahok Cecar Ma'ruf Amin, dari Agus hingga SBY

Sebelumnya, Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Ahok. Saat itu, tim kuasa hukum Ahok menanyakan kepada Ma'ruf tentang dasar dikeluarkannya fatwa MUI terkait dengan penistaan agama Ahok.

Tim kuasa hukum Ahok juga sempat menanyakan latar belakang Ma'ruf yang pernah menjabat anggota Dewan Pertimbangan Presiden era Presiden SBY. Pengacara Ahok juga menanyakan soal bantuan hibah yang diperoleh MUI saat Ma'ruf menjabat Wantimpres.

Rachland menilai tim kuasa hukum Ahok tengah berupaya mengaitkan fatwa MUI dengan SBY. "Kami menilai ada upaya politisasi terkait dengan kesaksian itu," tuturnya.

Menurut Rachland, jika Ma'ruf memang memiliki afiliasi politik, hal itu adalah hak Ma'ruf sebagai warga negara. Dia menegaskan, tugas kuasa hukum adalah membuktikan bahwa dakwaan jaksa terhadap klien salah atau tidak memenuhi delik. "Upaya membangun narasi dan opini politik tentang pihak lain yang tak berhubungan dengan kasus itu sendiri dinilai tidak akan menolong klien dari jeratan hukum," ucapnya.

Tim kuasa hukum Ahok juga sempat menanyakan soal pertemuan Ma'ruf dengan pasangan Agus-Sylviana di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada 7 Oktober 2016. Ma'ruf juga menjabat Rais Amm PBNU.

Rachland mengatakan kedatangan Agus-Sylvi saat itu adalah ekspresi penghormatan kepada ulama dari organisasi Islam moderat terbesar di Indonesia. "Menuduh pertemuan itu sebagai jejak konspirasi untuk menjatuhkan Ahok bukan saja dangkal, tapi melecehkan integritas PBNU dan kaum nahdliyin," ujarnya.

ANTARA | FRISKI RIANA



 

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan

Berita Terbaru