Mangkrak Era Jokowi, Ahok Akan Bebaskan Lahan Waduk ini

Kamis, 02 Februari 2017 | 18:56 WIB
Mangkrak Era Jokowi, Ahok Akan Bebaskan Lahan Waduk ini
Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok blusukan ke Jalan Cipinang RT 15/5, Ciracas, Jakarta Timur, 2 Februari 2017. TEMPO/Larissa

TEMPO.COJakarta - Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengecek pembangunan Waduk Giri Kencana saat blusukan ke Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Waduk tersebut mangkrak di masa pemerintahan Gubernur Joko Widodo karena masalah lahan.

"Ini ada masalah pembebasan lahan saja. Makanya itu yang saya katakan ada permasalahan lahan ini karena ada sengketa juga. Nah, itulah kenapa kami minta semua orang bersertifikat," ujar Ahok saat tengah meninjau waduk, Kamis, 2 Februari 2017.

Baca: Kunjungi Kali Cipinang, Ahok Bertemu Penderita Stroke



Ahok mengatakan masih banyak lahan yang belum dibebaskan lantaran belum bersertifikat. Para pemilik lahan, menurut dia, enggan mengurus sertifikat hak kepemilikan tanah karena nilai pajak yang terbilang tinggi.

Padahal, kata Ahok, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang nilai jual obyek pajaknya di bawah Rp 2 miliar. "Ini ada masalah BPHTB pajak enggak bisa bayar. Makanya kami bebaskan (biayanya) tahun lalu. Kami yakin tahun ini pembebasan lahan akan lebih mudah," ujarnya.

Berdasarkan pantauan Tempo, sekilas waduk tersebut tidak tampak karena terhalang rumput liar yang tinggi. Lahannya pun masih berupa tanah merah yang tidak rata, sehingga banyak kubangan. Lubang-lubang tersebut juga tertutup rumput liar.

Meski di area waduk tersebut telah terpampang pengumuman tanah milik negara, ternyata beberapa lahan tersebut tidak bisa dibebaskan karena masih ada yang dalam masalah sengketa. Hal tersebut membuat Pemprov DKI masih urung membeli lahan.

Berkat ada nota kesepahaman yang disepakati bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menurut Ahok, pemerintah Jakarta bisa menggunakan lahan sengketa. "Kalau sampe dia katakan ini sengketa, kami dengan SK Gubernur akan mengambil alih dan memanfaatkan. Ini lebih menguntungkan buat DKI karena tidak perlu mengeluarkan uang. Kami akan langsung pakai dan dimanfaatkan sampai keputusan (pengadilan) inkrah, baru kami kembalikan atau kami beli," ujar Ahok.

LARISSA HUDA

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan