TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Ramoangilei mengatakan Jakarta tidak bisa lagi memperbaiki daerah aliran sungai (DAS) yang sudah terlanjur rusak dan alih fungsi. Menurut Willem, kondisi DAS di Jakarta sudah merah atau rusak parah.
"Jangan berharap memperbaiki masalah penghijauan (DAS), Jakarta sudah merah," kata Willem saat konferensi pers di kantornya pada Rabu, 22 Februari 2017. Hal ini karena sebagian besar DAS sudah beralih fungsi menjadi hunian, bangunan dan lain sebagainya.
Kondisi tersebut, kata Willem, membuat air melaju ke dataran rendah tanpa terbendung. Padahal seharusnya, air bisa meresap ke dalam tanah saat mengalir. "Namun intensitas serapan air ke tanah makin berkurang, sehingga jumlah air hujan yang menuju ke dataran rendah lebih tinggi dibanding sebelumnya," ujarnya.
Menurut Willem, saat ini run off atau jumlah air yang lari ke dataran rendah rata-rata di atas 80 persen. Di Jakarta, air yang run off mencapai 85 persen, sedangkan air yang masuk tanah hanya 6 persen dan sisanya, air berproses evapotranspirasi (air yang dilepaskan tanaman dan air daratan ke atmosfer). Sedangkan di Bogor, run off air mencapai 78 persen, infiltrasi 12 persen dan evapotranspirasi sebanyak 10 persen.
Baca : BNPB Nilai Normalisasi Sungai Buat Banjir Jakarta Menurun
Di Tangerang, kondisinya lebih baik dibandingkan Jakarta. Run off air sebesar 75 persen, infiltrasi 11 persen dan evapotranspirasi 14 persen. Kota Bekasi run off air 80 persen, infiltrasi 7 persen dan evapotranspirasi 13 persen. Sebagian besar daerah di kawasan Jakarta dan sekitarnya kehilangan kemampuan untuk meresap air. Hal ini karena hilangnya DAS, alih fungsi lahan jadi pemukiman dan lain sebagainya.
Karena kondisi itu, Jakarta harus merencanakan mitigasi bencana sejak dini dengan membangun bendungan, embung, dan memperbanyak rumah pompa. Menurut Willem, Jakarta saat ini hanya bisa bergantung dengan teknologi dan pompa air untuk mengatasi banjir.
"Perilaku masyarakat juga harus berubah, dengan gotorng royong memperbaiki drainase di depan rumah masing-masing," kata dia. Dia juga berharap agar pemerintah menegakkan aturan larangan membuang sampah ke sungai.
Pemerintah juga harus menyiapkan strategi penanggulangan bencana. Contohnya dengan menjauhkan bencana dari masyarakat, menjauhkan masyarakat dari bencana atau hidup harmoni dengan bencana. "Seperti di Bojonegoro itu masyarakat justru memanfaatkan bencana banjir untuk wisata," kata Willem.
AVIT HIDAYAT
