Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD Depok Selidiki Kasus Penahanan Kartu Ujian Siswa SMAN 5  

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Sxc.hu
Sxc.hu
Iklan

TEMPO.CODepok - Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Depok Hafid Nasir mengecam kebijakan SMA Negeri 5 yang menahan kartu ujian tengah semester siswa yang belum membayar sumbangan wajib.

Menurut dia, sumbangan merupakan bantuan yang tidak mengikat. Sekolah tidak boleh membuat aturan yang menyusahkan siswa, dengan menahan kartu ujian mereka karena menunggak membayar sumbangan wajib itu.

"Tidak boleh sumbangan itu justru memberatkan siswa. Apalagi sampai menahan kartu ujian," kata Hafid, Selasa, 7 Maret 2017. "Tindakan sekolah sudah tidak benar seperti itu, kalau sampai menahan kartu ujian."

Komisi D akan segera melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Bahkan, bila tidak jelas penggunaan sumbangan yang memberatkan siswa tersebut, bisa masuk kategori pungutan liar.

Menurut Hafid, komite memang bisa berpartisipasi membantu pembangunan sekolah. Namun, syaratnya, bantuan tersebut tidak memberatkan siswa dan orang tuanya.

Baca: Belum Bayar Sumbangan, Siswa SMA 5 Depok Terancam Tak Ujian 

Adapun regulasi bantuan yang bisa dilakukan komite tertuang di Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dan bantuan operasional sekolah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, Hafid menyayangkan SMAN 5 yang meminta sumbangan wajib kepada siswa miskin. Padahal amanat undang-undang sudah jelas biaya pendidikan siswa miskin ditanggung negara.

"Bahkan seharusnya sekolah yang gencar melakukan sosialisasi kepada siswa miskin, bahwa pendidikan mereka ditanggung negara," ujarnya. "Bukan malah meminta sumbangan dari siswa miskin. Yang ada mereka harus dibantu."

Hafid menuturkan, sekolah mendapatkan bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah. Bantuan tersebut tidak boleh dibelanjakan untuk keperluan aset sekolah.

Dana BOS hanya boleh digunakan untuk keperluan peningkatan mutu pendidikan. "Beli komputer atau laptop untuk ujian nasional berbasis komputer saja tidak boleh dari dana BOS," ujarnya.

Puluhan siswa SMA Negeri 5 Depok terancam tidak dapat mengikuti ujian tengah semester pada Jumat, pekan ini. Mereka mengeluhkan penahanan kartu peserta pekan ulangan sekolah karena terbebani tunggakan sumbangan wajib yang mesti dibayar setiap bulan. Siswa di SMAN 5 diminta sumbangan wajib sebesar Rp 100-200 ribu per bulan.

IMAM HAMDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Geger Rekapitulasi Suara di Kota Depok: Dugaan Intimidasi hingga Viral Surat PPK Mundur

22 hari lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa miniatur keranda berkain putih bertuliskan 'Matinya Demokrasi' saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
Geger Rekapitulasi Suara di Kota Depok: Dugaan Intimidasi hingga Viral Surat PPK Mundur

Proses rekapitulasi penghitungan suara di Kota Depok diwarnai dugaan intimidasi. Proses rekapitulasi sempat terhenti.


Politikus PDIP Sebut Relokasi Paksa Siswa SDN Pondok Cina 1 Bukti Keangkuhan Penguasa Depok

11 Januari 2024

Orang tua siswa SDN Pondok Cina 1 yang masih bertahan di gedung sekolah lama di Jalan Margonda Km 4,5 Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Depok, Rabu, 3 Januari 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Politikus PDIP Sebut Relokasi Paksa Siswa SDN Pondok Cina 1 Bukti Keangkuhan Penguasa Depok

Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi PDIP, Hendrik Tangke Allo, menilai relokasi paksa siswa SDN Pondok Cina 1 bukti keangkuhan penguasa Depok.


Wali Kota Gratiskan Depok Open Space Dipakai untuk Pertunjukan

25 Desember 2023

Suasana saat peresmian Depok Open Space depan balai kota, Jalan Margonda Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Sabtu malam, 23 Desember 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Wali Kota Gratiskan Depok Open Space Dipakai untuk Pertunjukan

Warga Kota Depok dipersilakan memanfaatkan Depok Open Space jika ingin membuat pertunjukan di sana tanpa dipungut biaya


PMT Lokal Rp 18 Ribu hanya Dapat 2 Otak-otak, Kota Depok: Bukan Otak-otak Pinggir Jalan

17 November 2023

Suasana lomba cipta menu untuk Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan lokal di Kediri, Jawa Timur. (ANTARA/HO Dinas Kominfo Kota Kediri)
PMT Lokal Rp 18 Ribu hanya Dapat 2 Otak-otak, Kota Depok: Bukan Otak-otak Pinggir Jalan

Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk lebih menekan angka stunting di Kota Depok ramai diperbincangkan


Hendak Study Tour, Bus Rombongan SMPN 3 Depok Kecelakaan di Cipali

5 Oktober 2023

Ilustrasi mobil kecelakaan tunggal. thebalance.com
Hendak Study Tour, Bus Rombongan SMPN 3 Depok Kecelakaan di Cipali

Bus yang ditumpangi siswa SMP Negeri 3 Depok dikabarkan mengalami kecelakaan di Tol Cipali


Wali Kota Sebut Pemkot Depok Gelar Salat Istisqa Minimalis, Begini Penjelasannya

4 Oktober 2023

Suasana saat Salat Istisqa yang digelar di Lapangan Balaikota Depok, Rabu, 4 Oktober 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Wali Kota Sebut Pemkot Depok Gelar Salat Istisqa Minimalis, Begini Penjelasannya

Pemerintah Kota Depok menggelar salat minta hujan atau Salat Istisqa di Lapangan Balai Kota Depok, Rabu, 4 Oktober 2023.


PKS Prioritaskan Usung Kader Internal untuk Cawalkot Depok

27 Agustus 2023

Presiden PKS Ahmad Syaikhu (tengah) saat menghadiri acara konsolidasi partainya di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat, 18 Agustus 2023. Tempo/Pribadi Wicaksono
PKS Prioritaskan Usung Kader Internal untuk Cawalkot Depok

Ahmad Syaikhu mengatakan PKS telah membuat petunjuk pelaksanaan soal pemilihan kepala daerah 2024.


Kota Depok Jadi Wilayah dengan Polusi Udara Terburuk di Indonesia Pagi Ini

27 Agustus 2023

Kondisi langit Jakarta diselimuti kabut polusi pada hari ketiga pelaksanaan work from home (WFH) bagi 50 persen aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Rabu 23 Agustus 2023. Menurut situs IQAir, pada Rabu sekitar pukul 08.00 nilai inseks kualitas udara di Jakarta adalah 157 atau dalam kondisi tidak sehat. Tempo/Tony Hartawan
Kota Depok Jadi Wilayah dengan Polusi Udara Terburuk di Indonesia Pagi Ini

Polusi udara di Kota Depok sempat masuk ke dalam kategori sangat tidak sehat.


Bikin Takut Warga Sekitar, Tangki Air Raksasa PDAM Depok Berdiri untuk Alasan Ini

19 Agustus 2023

Penampakan water tank PDAM Tirta Asasta Depok berkapasitas 10 juta liter yang ditolak warga di Jalan Janger Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Ahad, 9 April 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Bikin Takut Warga Sekitar, Tangki Air Raksasa PDAM Depok Berdiri untuk Alasan Ini

Direktur Operasional PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) Dirman mengungkap alasan pembangunan tangki air kapasitas 10 juta liter di Jalan Janger.


Kritik dari Keluarga Pahlawan Tole Iskandar, Intoleran Jadi PR di Depok

17 Agustus 2023

Estiana, anak pahlawan nasional asal Depok Tole Iskandar bersama veteran usai upacara pengibaran bendera di Lapangan Balai Kota Depok, Kamis 17 Agustus 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kritik dari Keluarga Pahlawan Tole Iskandar, Intoleran Jadi PR di Depok

Penilaian diberikan usai mengikuti upacara pengibaran bendera di Lapangan Balai Kota Depok, Kamis pagi 17 Agustus 2023.