Bertemu Komunitas Intelijen, Sumarsono Bahas DPT Pilkada DKI

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menggelar rapat bersama Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) membahas evaluasi pilkada serentak putaran pertama, di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Senin, 13 Maret 2017.

"Hari ini evaluasi pilkada putaran pertama, kemudian langkah-langkah selanjutnya apa," ungkap pria yang akrab disapa Soni, seusai rapat.

Soni menjelaskan rapat tersebut banyak membahas mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sempat bermasalah di pilkada putaran pertama. Permasalahan tersebut terkait para pemilik hak pilih yang tidak bisa menggunakan haknya. "Kartu (surat suara) habis, atau tidak terdaftar di DPT," jelasnya

Soni juga menjelaskan, tingkat partisipasi warga yang tinggal di apartemen sangat rendah. Menurutnya, tingkat partisipasi di apartemen hanya sekitar 40 persen. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Sebagai hasil evaluasi tersebut, Soni dan Kominda telah merumuskan langkah antisipasi supaya tidak terjadi di putaran kedua nanti.

"Pemprov sudah memberi langkah nyata membuat bimtek (bimbingan teknis) untuk KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)," ungkap Soni.

Secara teknis, Soni menyerahkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Seperti jumlah KPPS yang akan dilibatkan dalamn bimtek. Tetapi, Soni menyarankan seluruh anggota KPPS bisa mengikuti bimtek supaya memiliki pemahaman yang sama.

Selain itu, mengenai tingkat partisipasi yang rendah di lingkungan apartemen, pemerintah akan mengundang para pengembang. Mereka akan diajak kerjasama, supaya KPUD bisa masuk ke kawasan apartemen dengan mudah. "Selama ini mereka terlalu over protektif," tandas Soni.

Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai dilema pendaftaran surat keterangan (suket) terakhir. Selama ini, pendaftaran suket dilakukan satu hari sebelum pilkada. Ternyata langkah ini tidak cukup untuk mengantisipasi surat suara yang kurang.

Akhirnya, Soni dan Kominda, sepakat untuk memberi batas waktu pendaftaran suket tiga hari sebelum pilkada, atau tujuh hari sebelum pilkada. "Kalau solusi hari ini itu, tapi masih harus koordinasi dengan KPUD," tutup Soni.

BENEDICTA ALVINTA|JH