TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan akan menyetujui bila ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI yang ingin melakukan kunjungan kerja ke Jepang terkait dengan proyek mass rapid transit (MRT). "Andai kata semasa kepemimpinan saya ada anggota DPRD yang mau ke Jepang, saya setujui," ucapnya di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Rabu, 15 Maret 2017.
Sumarsono mengatakan alasan dia setuju adalah proyek MRT sedang dikembangkan di Jakarta. Menurut dia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI bisa memiliki wawasan lebih luas dengan mengunjungi langsung MRT yang ada di Jepang.
Sumarsono menilai, dari semua provinsi di Indonesia, pejabat di DKI paling jarang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Adapun provinsi yang paling sering melakukan kunjungan kerja ke luar negeri adalah Jawa Timur.
Sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono mengetahui bila ada pejabat yang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Semua perjalanan dinas memerlukan tanda tangan persetujuan dari Sumarsono. "Inilah yang menjadi pertanyaan saya hari ini," tuturnya.
Menurut dia, jarangnya pejabat pemerintah dan anggota DPRD DKI ke luar negeri dimaksudkan agar tidak menghamburkan uang dan memilih kunjungan kerja di dalam negeri. Misalnya, ucap dia, dengan studi banding ke Bandung dan Semarang.
Namun, ujar Sumarsono, karena jarang ke luar negeri, ia menganggap DPRD DKI kurang memiliki wawasan tentang investasi Jakarta skala internasional. Sedangkan warga DKI sendiri akan mengkritik jika ada anggota Dewan yang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
"Misal MRT dari Jepang. Bagaimana MRT dibangun kalau belum pernah ke Jepang?" katanya.
FRISKI RIANA